Kamar Dagang Uni Eropa Sebut Birokrasi Masih Jadi Kendala Investasi di Indonesia
JAKARTA, - Ketua Kamar Dagang Uni Eropa untuk Indonesia (EuroCham Indonesia) Francois de Maricourt mengatakan, persoalan birokrasi menjadi tantangan bagi para investor asal Eropa yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Secara spesifik, Francois menyinggung soal banyaknya regulasi dari berbagai instansi di Tanah Air.
"Salah satu tantangan umum yang disebutkan oleh anggota kami dan calon investor adalah birokrasi. Sayangnya, di Indonesia masih ada banyak regulasi dari berbagai entitas," ujar Francois usai menghadiri Indonesia Europe Investment Summit 2024 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, pada Senin (9/12/2024).
"Salah satu usulan kami adalah bagaimana Indonesia dapat menyederhanakan beberapa proses investasi karena ini akan sangat membantu menarik lebih banyak bisnis dan investasi," tegasnya.
Baca juga: Menteri Rosan Acungkan Jempol Ketika Ditanya Perkembangan Rencana Investasi Apple
Kendala lain yang disampaikan Francois adalah soal perjanjian perdagangan. Menurut Presiden Direktur HSBC itu, perusahaan Indonesia menjadi sulit bersaing karena belum ada tarif khusus.
Penyebabnya adalah karena sampai saat ini perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (EU CEPA) belum kunjung ditandatangani.
"Kami sangat berharap akan ada kemajuan dalam penandatanganan perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa karena ini sangat mendukung aliran perdagangan dan investasi," tutur Francois.
Sebagai informasi, proses finalisasi EU-CEPA sudah berjalan sekitar delapan tahun.
Francois menyebutkan, EuroCham sebenarnya berharap perjanjian itu bisa dirampungkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, harapan itu belum bisa tercapai.
"Menteri (Menteri Investasi) mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memajukan hal ini. Namun, untuk itu diperlukan kompromi dari kedua belah pihak. Jadi, saya berharap, mudah-mudahan tahun depan perjanjian ini bisa ditandatangani dan disepakati," tegasnya.
Francois lantas memberikan contoh penerapan perjanjian perdagangan antara Vietnam dengan Uni Eropa.
Menurut dia, setelah perjanjian diteken, volume ekspor Vietnam ke Uni Eropa bisa meningkat signifikan.
Baca juga: Penundaan UU Antideforestasi Uni Eropa, Kesempatan Indonesia Benahi Industri Sawit Berkelanjutan
Terkini Lainnya
- Wall Street Naik, Indeks S&P 500 Sempat Sentuh Level Tertinggi Sepanjang Masa
- Perusahaan Konstruksi Pertambangan Pamapersada Buka Banyak Lowongan untuk S1, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya
- Setelah 2 Nelayan, KKP Bakal Panggil Pihak Lain untuk Diperiksa soal Pagar Laut
- Anak Usaha PLN Bikin Perusahaan Patungan untuk Perkuat Infrastruktur Gas di Sulawesi dan Maluku
- 100 Hari Prabowo-Gibran: 74,5 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Ekonomi, Lebih Tinggi dari Era Jokowi
- 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini 6 Catatan dari Ekonom
- 100 Hari Prabowo-Gibran: Ini 3 Kebijakan Ekonomi yang Dongkrak Kepuasan Publik hingga 74,5 Persen
- Fakta Bandara Ngurah Rai Cetak Sejarah, Dari Layani Pesawat Jumbo hingga Jadi Bandara Tersibuk
- 3 Menteri Ekonomi yang Memiliki Citra Positif Selama 100 Hari Prabowo-Gibran
- [POPULER MONEY] Deretan Bisnis Widiyanti Putri, Menteri Prabowo Terkaya | Korban PHK di Jakarta Tembus 17.085 Orang Sepanjang 2024
- Terbesar Kedua di RI, PLTA Jatigede Tekan Emisi Karbon 415.800 Ton Per Tahun
- Banjir Grobogan Ganggu Perjalanan Kereta, KAI Kembalikan 100 Persen Tiket Pelanggan
- BNI Bidik Pertumbuhan Kredit 10 Persen
- Kinerja Saham Perbankan Diprediksi Masih Kuat Tahun Ini, Apa Penopangnya?
- Gandeng SMBC, Sucorinvest Asset Management Perluas Jangkauan Produk Reksa Dana
- 100 Hari Prabowo-Gibran: 74,5 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Ekonomi, Lebih Tinggi dari Era Jokowi
- Bank Sinarmas Rilis Kartu Kredit Red Diamond untuk Nasabah Prioritas
- KAI dan Mitra UMK Raih Penghargaan The Best Creative Accessories Brand di Pameran Internasional Turki
- Menteri Rosan: Tinggal 6 Sektor Industri Indonesia yang Tak Boleh Dimasuki Asing
- Pemerintah Tak Impor 4 Komoditas pada 2025, Ada Beras hingga Garam
- Cara Urus Sertifikasi Halal Melalui BPJPH, Gratis bagi UMK yang Penuhi Kriteria