pattonfanatic.com

DI TENGAH ambisi pemerintah Indonesia untuk memperkuat keuangan negara, kebijakan PPN 12 persen pada barang-barang mewah muncul bak pedang bermata dua.

Di satu sisi, ia mencerminkan keberanian untuk menargetkan kelompok ekonomi atas yang selama ini kerap luput dari beban fiskal proporsional.

Di sisi lain, kebijakan ini memantik tanda tanya besar: apakah benar-benar akan menopang fundamental ekonomi atau hanya menjadi langkah populis dengan hasil minim?

Dalam era yang penuh ketidakpastian global, langkah ini seperti berjalan di atas tali tipis. Terlihat menjanjikan, tapi rentan terhadap guncangan kecil yang dapat mengubah arah.

Kebijakan ini, yang akan berlaku mulai 2025, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan fiskal.

Kelompok atas, yang selama ini menikmati barang-barang mewah seperti mobil berkapasitas besar, kapal pesiar, hingga properti mewah, akan dikenai pajak lebih tinggi.

Namun, bagaimana memastikan kebijakan ini tidak berujung pada kemandekan sektor terkait atau meningkatnya penghindaran pajak? Artikel ini akan menganalisis secara kritis efektivitas kebijakan ini dalam memperkuat keuangan negara dan menjaga stabilitas ekonomi.

Tambal sulam atau strategi jangka panjang?

Pajak adalah urat nadi keuangan negara yang menopang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam konteks PPN 12 persen untuk barang mewah, pemerintah terlihat memanfaatkan potensi konsumsi kelompok kaya sebagai sumber pendapatan baru.

Barang mewah, seperti mobil berkapasitas besar, kapal pesiar, atau properti bernilai tinggi, cenderung memiliki elastisitas harga yang rendah, sehingga kenaikan tarif pajak diharapkan tidak signifikan mengurangi permintaan.

Namun, realitasnya, kontribusi konsumsi barang mewah terhadap total konsumsi nasional tergolong kecil. Ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah penerimaan tambahan dari kebijakan ini cukup signifikan untuk menjadi solusi atas defisit fiskal yang terus meningkat?

Di sisi lain, kebijakan ini membawa narasi keadilan pajak yang cukup menarik. Melalui redistribusi fiskal, kelompok kaya akan berkontribusi lebih besar dibandingkan masyarakat menengah dan bawah.

Prinsip ini, jika diterapkan dengan baik, maka dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang menjadi salah satu masalah utama di Indonesia.

Namun, redistribusi tersebut hanya akan efektif jika pendapatan tambahan dari PPN 12 persen benar-benar dialokasikan secara transparan dan strategis.

Investasi pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik sangat penting untuk memastikan kebijakan ini memberikan manfaat jangka panjang berkelanjutan.