Menko Airlangga: Arahan Presiden, KEK Instrumen Penting Raih Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
JAKARTA, - Peningkatan realisasi investasi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu upaya pemerintah menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, KEK merupakan salah satu strategi utama untuk mendongkrak daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.
Untuk itu, pengembangan KEK sebagai kebijakan katalisator ekonomi terus dioptimalkan agar menjadi pintu masuk investasi global.
Hal tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Menko Airlangga Laporkan 3 KEK yang Investasinya Masih Minim kepada Presiden Prabowo
"Arahan Presiden untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus ini sebagai salah satu instrumen penting dalam menarik investasi dan mendorong kegiatan ekonomi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).
Airlangga menyebut, KEK telah menjadi salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia, antara lain China, Vietnam, Thailand, dan juga yang terbaru adanya kerja sama Singapura dan Malaysia untuk pengembangan di Johor.
"KEK telah menjadi pendorong utama pertumbuhan di Tiongkok, Vietnam, negara-negara ASEAN lainnya, hingga Thailand. Jadi menurut saya, sudah saatnya KEK di Indonesia memaksimalkan peluangnya," ucapnya.
Adapun Indonesia saat ini telah memiliki 24 KEK di berbagai sektor, termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat.
Hingga September 2024, 24 KEK tersebut mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp 242,5 triliun dan menyerap 151.260 orang tenaga kerja dengan 394 pelaku usaha. Angka ini mencerminkan peran KEK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan berbagai capaian tersebut, KEK yang telah dimiliki Indonesia saat ini perlu terus didorong untuk dimaksimalkan, terlebih KEK sendiri telah memperoleh beberapa kemudahan dan juga diberikan prioritas untuk menghasilkan devisa.
Airlangga juga mengungkapkan, terdapat beberapa tantangan untuk KEK.
Salah satunya pada sektor pariwisata yang membutuhkan perbaikan dari segi akses, seperti Bangka Belitung yang membutuhkan akses penerbangan regional, dan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan bahwa penerbangan regional perlu dibuka karena lokasi yang sangat strategis.
Demikian pula beberapa target wisata yang lain termasuk Labuan Bajo.
Beberapa akses penerbangan internasional perlu diperbaiki agar dapat langsung masuk sehingga pariwisata bisa didorong di beberapa kawasan, termasuk KEK.
Airlangga menuturkan, waktu yang dimiliki untuk mengembangkan KEK cukup terbatas dengan target 3-4 tahun.
Untuk itu, pemerintah harus mengambil manfaat geoekonomi dan geostrategis meski di tengah kondisi global yang tidak pasti saat ini.
"Saya tahu dunia sedang dalam situasi yang tidak normal. Beberapa hari yang lalu, kita melihat situasi di Korea Selatan di mana pemerintah ingin memberlakukan darurat militer. Dan tadi malam, kita melihat Presiden Assad dari Suriah meninggalkan istananya. Jadi menurut saya, suhunya sedang tinggi," ungkap Airlangga.
"ASEAN sebagai salah satu kawasan yang damai dan stabil secara politik, serta terus tumbuh dalam dua dekade terakhir, maka kita harus mengambil kesempatan emas ini. Kesempatan emas itu hanya datang sekali. Tidak akan ada kesempatan lain, dan kita bersaing dengan Thailand, kita bersaing dengan Vietnam," sambungnya.
Terkini Lainnya
- Long Weekend, KAI Sediakan 1,3 Juta Tiket dan 16 KA Tambahan
- Jadwal KA Gunung Jati rute Gambir-Cirebon-Semarang (PP) dan Harga Tiketnya
- Gaji UMR Siantar 2025 dan 32 Daerah Lain di Sumut
- Tantangan Ciptakan "Green Jobs" dalam Hilirisasi Nikel
- Gaji UMK Langkat 2025 dan 32 Daerah di Sumut
- Sri Mulyani Pastikan Hati-hati Tambah Utang Baru di 2025
- Gaji UMK Deli Serdang 2025 dan 32 Daerah di Sumut
- Obligasi ORI027 Terbit 27 Januari, Prediksi Kupon di Atas 6,5 Persen
- "Payroll" Topang Kenaikan DPK BNI 2024, Tembus Rp 78,1 Triliun
- Kerapuhan Rupiah: Menggugat Pengawasan dalam Kasus Uang Palsu di Marketplace
- BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis, Ini Kata Sri Mulyani
- Menteri KP Janji Periksa Perusahaan yang Disebut Nusron Punya Sertifikat di Area Pagar Laut Tangerang
- Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya
- Pemerintah Kerahkan 8 Kebijakan Ini buat Kerek Investasi
- KAI Sediakan 1,3 Juta Tiket untuk Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj
- Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya
- Prabowo: Inflasi di Bawah 3 Persen Suatu Prestasi...
- PPN 12 Persen untuk Barang Mewah: Pajak Kaya atau Beban Baru?
- [POPULER MONEY] Waspada Ekonomi Global 2025 | Tiga Direktur Unilever Indonesia Mengundurkan Diri
- Elektrifikasi Transportasi, Kunci Indonesia Capai Nol Emisi Karbon 2060
- Tingkatkan Daya Saing, Pertagas Integrasikan Teknologi Digital