pattonfanatic.com

JAKARTA, - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan, ia belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Rini, saat ini pihaknya masih merujuk kepada sikap Presiden yang menyatakan akan pindah ke IKN setelah persiapan perpindahan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ke IKN tuntas.

"Saya sendiri belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden kapan akan berpindah. Tetapi konsen Bapak Presiden itu memang bahwa nanti berpindah ke IKN itu di saat trias politika juga sudah siap secara keseluruhan," ujar Rini usai menghadiri ASN Cultural Fest 2024 di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Baca juga: Pemerintah Percepat Pengisian Jabatan ASN di Kementerian Baru, Kompetensi Jadi Kriteria Utama

"Nah ini, kalau dari kami tentunya kami harus menunggu dulu nih dari 34 (kementerian) ke 48 kementerian pasti formasi berubah, jabatan fungsional berubah, kelas jabatan berubah, dan sebagainya gitu," lanjutnya.

Selain itu, sebut dia, kebutuhan infrastruktur di IKN akan berubah seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian.

Rini mencontohkan adanya jumlah kementerian koordinator yang bertambah dari sebelumnya.

Ia menilai nantinya perubahan jumlah kementerian akan berdampak kepada berubahnya nama-nama ASN yang pindah ke IKN.

Sehingga, Rini menegaskan, rencana perpindahan ASN ke IKN akan menunggu seluruh kementerian di Kabinet Merah Putih bekerja secara stabil terlebih dulu.

Selain itu, pihaknya juga menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.

"Iya itu pertama (menunggu stabil), saya juga menunggu arahan Bapak Presiden kapan pemindahannya," tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN dalam rangka persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

"Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024), sebagaimana dilansir keterangan resmi.

Baca juga: ASN Bakal Pindah Kementerian, Menpan-RB Pastikan Besaran Tukin Sesuai Instansi Asal

Ia menjelaskan, total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun.

Rinciannya yakni progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun sebesar 95,8 persen, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun sebesar 75,1 persen, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun sebesar 27,9 persen.

Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat.

Infrastruktur tersebut di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

"Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan, terutama pada pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana," ujarnya.

Baca juga: BKN Segera Terbitkan Daftar ASN yang Bakal Pindah Kantor Sesuai Nomenklatur Kabinet Baru