pattonfanatic.com

JAKARTA, - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, transaksi yang dilakukan pemerintah melalui katalog elektronik atau e-Katalog telah mencapai Rp 253,1 triliun hingga akhir 2024 ini.

Transaksi tersebut mampu menghemat anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk berbagai sektor strategis.

"Hingga akhir 2024, transaksi melalui e-Katalog mencapai Rp 253,1 triliun, dengan penghematan hingga Rp 50 triliun di berbagai sektor strategis," ujar Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan sebagaimana dilansir pada Rabu (11/12/2024).

"Ini bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata dari pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan rakyat," tuturnya.

Luhut juga mengungkapkan bahwa pengendalian ekonomi harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan belanja negara efisien tanpa pemborosan. Transformasi digital menjadi salah satu langkah nyata untuk mencapai efisiensi tersebut.

Menurut Luhut, digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog telah membuktikan bahwa penghematan dan transparansi dapat berjalan beriringan.

Baca juga: E-Katalog A6 Rilis Setelah Prabowo Dilantik, Luhut: Mencakup 85 Persen Pengadaan Pemerintah

Ia pun menyinggung peluncuran e-Katalog versi 6.0 yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/12/2024).

E-Katalog dengan sistem baru ini dirancang untuk menyederhanakan seluruh proses pengadaan, mulai dari pemesanan, kontrak, pembayaran, hingga pengiriman barang, dalam satu platform yang lebih terintegrasi.

"Bahkan pembayaran dan pelaporan pajak akan jauh lebih mudah, memberikan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat," ungkap Luhut.

"Bagi saya, transformasi ini lebih dari sekadar meningkatkan efisiensi. Ini adalah upaya nyata untuk menghadirkan tata kelola yang lebih responsif dan adil," tambahnya.

Baca juga: Luhut Ungkap Belanja Lewat e-Katalog Capai Rp 50 Triliun, Pangkas Biaya Operasional hingga 40 Persen

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan e-Katalog versi 6.0.

Menurut Presiden, penggunaan katalog elektronik terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Katalog ini, versi 6.0, diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi hingga 40-50 persen," kata Prabowo, dilansir tayangan YouTube Kompas TV.

Baca juga: Prabowo Instruksikan Penggunaan e-Katalog Versi 6.0 Mulai 2025

Presiden berharap penerapan Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kepala Negara mengakui bahwa efisiensi masih menjadi tantangan bagi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini tercermin dari nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berada di angka 6.

Nilai ICOR ini lebih tinggi dibandingkan negara tetangga yang memiliki ICOR di angka 4 atau 5.

"Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien dibandingkan beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen," ucap Presiden.