Beda dari RI, Vietnam Malah Turunkan PPN dari 10 Persen ke 8 Persen
- Berkebalikan dengan kebijakan pemerintah Indonesia, negara tetangga di Asia Tenggara, Vietnam, justru memperpanjang penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di negaranya.
Mengutip media lokal Vietnam berbahasa Inggris, Vietnam News pada Rabu (11/12/2024), Majelis Nasional (The National Assembly) atau sama dengan DPR RI di Indonesia, baru saja mengesahkan draft aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN, dari mulanya 10 persen menjadi 8 persen.
Kebijakan perpanjangan pengurangan tarif PPN di Vietnam ini berlaku sampai dengan Juni tahun 2025.
Menurut regulasi yang disahkan pada hari Sabtu (7/12/2024), barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10 persen akan terus menikmati tarif 8 persen selama enam bulan ke depan.
Baca juga: Naik Jadi 12 Persen, Pajak PPN RI Tertinggi di ASEAN Bareng Filipina
Pengurangan PPN ini tidak berlaku untuk barang dan jasa di sektor real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.
Perpanjangan pengurangan tarif PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa.
Rela penerimaan negara berkurang
Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan bahwa pengurangan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam (setara 1,028 miliar dollar AS) pada paruh pertama tahun 2025.
Namun, hal itu akan membantu mendorong peningkatan produksi dan bisnis pelaku usaha, yang pada akhirnya akan menciptakan pendapatan untuk negara melalui pajak lainnya.
Baca juga: Tarif PPN RI Tertinggi Kedua di ASEAN
Pengurangan PPN telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung peningkatan aktivitas produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi pascapandemi Covid-19.
Pada tahun 2022, pengurangan PPN mencapai 51,4 triliun dong Vietnam, yang membantu mempercepat konsumsi domestik. Total penjualan eceran barang dan jasa meningkat tahun itu sebesar 19,8 persen dibanding tahun 2021.
Pengurangan PPN pada paruh kedua tahun 2023 mencapai total 23,4 triliun dong Vietnam, dengan total penjualan ritel barang dan jasa meningkat sebesar 9,6 persen pada tahun 2023.
Perkiraan menyebutkan total potensi pendapatan negara yang hilang karena pengurangan PPN pada tahun 2024 sekitar 49 triliun dong Vietnam.
Baca juga: Imbas Kenaikan PPN, Penjualan Barang Mewah Bakal Menurun
Kebijakan yang diperpanjang
Sebagai informasi, pengurangan PPN hingga Juni 2025 itu merupakan perpanjangan dari pengurangan PPN yang sudah dilakukan pemerintah Vietnam sejak awal tahun 2022.
Pengurangan tarif PPN ini sudah diperpanjang sekali. Artinya, ini adalah perpanjangan penurunan PPN untuk kedua kalinya.
Mengutip pemberitaan Reuters pada 29 November 2023, DPR Vietnam pada November tahun lalu memutuskan untuk memperpanjang pengurangan PPN atas barang dan jasa.
Terkini Lainnya
- Cara Cek Saldo Rekening BRI via WhatsApp
- Direktur Bank OCBC NISP Joseph Chan Fook Onn Mengundurkan Diri
- VKTR Operasikan 20 Bus Listrik dengan TKDN 40 Persen untuk TransJakarta
- Adopsi Teknologi Blockchain UMKM
- Pertamina International Shipping Buka Peluang Bisnis Muatan "Green Cargo" Pada 2025
- Saham DGWG Naik 15,65 Persen pada Hari Pertama Melantai di Bursa
- BRI Raup Rp 1,6 Triliun dari Transaksi AgenBRILink Sepanjang 2024
- Pelindo Layani 1,9 Juta Penumpang dan 130.000 Kendaraan Selama Libur Nataru
- Saham OBAT Melonjak di Hari Pertama IPO, Raup Rp 59,5 Miliar
- Bakal Berlaku Semester II, Kenapa Cukai Minuman Berpemanis Diterapkan?
- 3 Manfaat Asuransi Jiwa yang Jarang Diketahui Orang
- Mayoritas Harga Pangan Dilaporkan Turun, Cabai Rawit Merah Rp 72.690 per Kg
- Emiten Milik Aguan CBDK Resmi IPO, Saham Langsung ARA
- Simak Daftar Kurs Rupiah di 5 Bank Besar di Indonesia
- Peserta Lolos CPNS 2024 Wajib Isi Daftar Riwayat Hidup, Ini Caranya
- Cara Tarik Tunai LinkAja di ATM BRI
- Rayakan HUT Ke-47, Pupuk Kaltim Tegaskan Komitmen Pemberdayaan SDM dan Inovasi Berkelanjutan
- RI Dapat Komitmen Investasi Rp 112,93 Triliun dari Perusahaan Migas Inggris
- Mentan Amran Targetkan Sumut Produksi Beras 700.000 Ton pada 2025
- Prioritaskan Keselamatan, KAI Perbaiki Jalur dan Pasang Taspat di Beberapa Titik Lintas KA