pattonfanatic.com

JAKARTA, - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto segera meneken peraturan presiden (perpres) yang memperbolehkan pemerintah pusat ikut membangun irigasi di daerah.

“Tadi malam beliau (Presiden Prabowo Subianto) perintahkan, segera kirim perpres, tadi malam diperintahkan,” kata Amran saat sambutan dalam rapat koordinasi swasembada pangan dengan TNI AD di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Amran mengatakan, perpres itu paling lambat ditandatangani Presiden Prabowo pada besok, Jumat (13/12/2024).

“Insya Allah hari ini atau paling lambat besok ditandatangani perpres-nya, irigasi tersier, primer, dan sekunder. Kita kerjakan segera, dan dalam bentuk swakelola, diprioritaskan swakelola, kecuali hal-hal khusus,” kata Amran.

Baca juga: Mentan Amran Pastikan Pupuk Subsidi Tersedia dari Sabang sampai Merauke mulai 1 Januari 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengatakan, Perpres itu akan memperbolehkan pemerintah pusat membangun irigasi di daerah. Sebab, selama ini, pembangunan irigasi menjadi tanggung jawab gubernur atau bupati/wali kota.

Dengan Perpres baru, membangun irigasi tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, karena pemerintah pusat seperti Kementerian Pertanian juga diperbolehkan membangun irigasi selama anggarannya tersedia.

"Ini baru saya selesaikan. Sekarang pusat boleh membangun irigasi mau 1.000 hektar, 2.000 hektar, 3.000 hektar, oke. Sudah selesai, perpres sudah selesai, sudah rapi, sudah di Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), mungkin 1-2 minggu ini bisa ditandatangani," ujar Zulhas saat acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Zulhas menjelaskan, selama ini pembangunan irigasi di daerah-daerah terbengkalai karena pemerintah daerah mendahulukan pembangunan jalan raya yang rusak.

Padahal, menurut Zulhas, irigasi penting dalam keberlangsungan pertanian, serta untuk mendukung swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto pada 2027.

"Irigasi itu kalau 1.000 hektar dibangun oleh bupati. Bupati kapan bangun irigasi? Yang dibangun jalan raya kan? Gubernur, kalau sampai 2.000-3.000 hektar itu urusan gubernur. Nah, gubernur enggak mungkin juga wong jalannya banyak rusak, dia enggak mungkin irigasi. Jadi terbengkalai,” kata Zulhas.

Baca juga: Swasembada Pangan, Mentan Ikutkan TNI AD Bangun Irigasi untuk Sawah