Utang Kian Bengkak, Lembaga Keuangan Internasional Pede Pemerintah Bisa Bayar
JAKARTA, - Lembaga keuangan internasional, Asian Development Bank (ADB), mengaku optimis pemerintah Indonesia dapat membayar kewajiban utangnya kepada para kreditur, khususnya institusi keuangan internasional.
Optimisme itu diusung, meskipun nilai outstanding utang pemerintah tercatat terus meningkat.
Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga mengatakan, pihaknya tidak mengambil pusing terkait kemampuan pemerintah untuk membayar kewajibannya.
Baca juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 483,6 Triliun hingga November 2024
"Saya pikir kami sangat optimis (dengan kemampuan pemerintah membayar utang)," kata dia, ditemui di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Berdasarkan data Utang Luar Negeri Bank Indonesia, outstanding pinjaman yang diberikan oleh ADB ke Indonesia mencapai 11,20 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 178,08 triliun (asumsi kuras Rp 15.900 per dollar AS) sampai dengan September 2024.
Posisi utang itu mengalami peningkatan dibanding beberapa bulan sebelumnya, namun Jiro tidak melihat masalah yang dapat menganggu kemampuan pemerintah membayarkan kewajiban tersebut.
"Bukan hanya untuk kita, tapi untuk (kreditur) yang lain," ujarnya.
Baca juga: Defisit APBN 2025 Ditargetkan Rp 616 Triliun, Sri Mulyani Pastikan Berhati-hati Tarik Utang Baru
Masih rendahnya rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional menjadi alasan utama ADB yakin risiko pembayaran utang RI terjaga.
"Maksud saya, rasio utang terhadap PDB relatif rendah, dan saya tidak memiliki masalah terkait hal itu," ucap Tominaga.
Terkini Lainnya
- Kasus eFishery, Bagaimana Dampaknya ke Masyarakat Umum?
- Trump Dinilai Lebih Moderat soal Tarif, Ekonom: Tetap Harus Diantisipasi
- Serikat Pekerja: eFishery Berhenti Beroperasi, Bakal Ada PHK Massal
- Bos BCA Beberkan Dampak Revisi Aturan DHE SDA ke Bisnis Valas
- Sepanjang 2024, Dompet Dhuafa Berhasilkan Kumpulkan Dana Rp 379,2 Miliar
- Menhub Targetkan Maskapai Fly Jaya Beroperasi Sebelum Lebaran Tahun Ini
- Titiek Soeharto: Biaya Bongkar Pagar Laut Besar, Harus Diganti Pihak yang Bersalah...
- Investasi Energi Hijau di Kepri dan Kendal, Singapura Dapat Bebas Sewa Lahan 5 Tahun
- KKP Bawa Masalah Pagar Laut ke Ranah Pidana
- Bos Garuda Diminta Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal, DPR: Jangan Takut Diganti Besok
- Fraud eFishery, Mengapa Investor Besar Bisa Tertipu?
- Pemerintah Percepat Pembangunan PLTN, Ditarget Beroperasi 2029
- Teknologi TreeAlgae, Inovasi Penyerap Karbon Berbasis Mikroalga
- Promo Blibli Pay Day 25-27 Januari 2025, Ada "Cashback" Rp 1 Juta
- 100 Hari Prabowo-Gibran, Pajak untuk Orang Kaya Masih Dinanti
- Startup eFishery di Bawah Gibran Huzaifah Diduga Rekayasa Laporan Pendapatan hingga Rp 9,74 Triliun
- Hasil Pemeriksaan Nelayan yang Mengaku Pasang Pagar Laut Diungkap
- PPN 12 Persen Demi Kerek Penerimaan Negara, ADB: Ada Cara Lain...
- ATM Bersama Potongan Berapa?
- Prabowo Segera Teken Perpres Irigasi, Mentan: Paling Lambat Besok Ditandatangani
- Kemenhub Atur Mobilitas di Pelabuhan Penyeberangan Periode Nataru 2024/2025, Ini Rinciannya
- Peringati Hari HAM, APRIL Group Tingkatkan Akses Kesehatan dan Pendidikan Anak-anak di Riau