Optimalkan Penggunaan Dana Desa, DPR Ajak BPKP Bimbing Kades
JAKARTA, - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menginginkan penggunaan dana desa, khususnya bagi konstituennya, benar-benar tepat sasaran, akuntabel, dan transparan.
Demi mewujudkan hal itu, dia menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memberikan bimbingan teknis atau bimtek kepada para kepala desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim).
“Komitmen saya ialah untuk mendampingi bapak dan ibu sekalian (para kades) dalam pengelolaan dana desa,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Kamis (12/12/2024).
Baca juga: Selama 2015-2024, Pemerintah Kucurkan Rp 609,9 Triliun Dana Desa
Kondisi objek wisata Ketuwan Park yang diduga mangkrak di Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2024)Misbakhun mengatakan, tanggung jawab para kades atas penggunaan dana desa tidaklah ringan. Sebab, dana desa berasal dari uang negara.
“Ketika bapak dan ibu sekalian menjadi kepala desa dan diberi tanggung jawab mengelola sebagian dana APBN, ada tanggung jawab yang berat,” imbuhnya.
Menurut Misbakhun, konsep pembangunan Indonesia saat ini ialah membangun desa terlebih dahulu. Dia menegaskan dana desa sangat penting dan strategis untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan.
Namun, Misbakhun juga mengkritisi kebijakan pemerintah tentang pengurangan alokasi dana desa bagi desa yang sudah berdaya dan lepas dari kemiskinan.
Baca juga: Wamenkeu Thomas Djiwandono Beberkan Data Dana Desa Kurangi Kemiskinan
Misbakhun menyatakan justru seharusnya desa yang mampu melepaskan diri dari kemiskinan bisa diberi dana insentif.
“Basis penilaian desa itu selalu kemiskinan, infrastruktur desa, pelayanan desa dan sebagainya. Nah, seharusnya kalau desanya bisa mengentaskan kemiskinan, bukan dana desanya yang dikurangi, tetap diberikan insentif karena telah berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan, kesehatan, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Terkini Lainnya
- Pemerintah Diminta Lindungi Industri Kretek, Apa Sebabnya?
- Luhut Yakin Coretax Dongkrak Penerimaan Pajak hingga Rp 1.500 Triliun
- Kemenperin Ungkap Penjualan Otomotif Turun, Kenapa?
- 9 Tips Mengelola Uang dan Investasi dari Warren Buffett
- Trinitan Targetkan Produksi 3.200 Ton MHP Nikel pada 2025
- Jangan Sampai Salah, Ini Ciri-Cri Pangkalan Elpiji 3 Kg yang Resmi
- Great Eastern Life Gandeng OCBC Hadirkan Asuransi Jiwa dalam Dollar AS
- Jadwal SBN 2025, Catat Masa Penawarannya
- Kerap Bermasalah, Command Center Coretax Disambangi Luhut dan Sri Mulyani
- Tak Ada Tindakan dari Pemilik dalam 20 Hari, KKP Bakal Bongkar Pagar Laut di Tangerang
- Unilever Indonesia Perkenalkan Jajaran Direksi Baru, Simak Profilnya
- Pemegang Saham Unilever Setujui Penjualan Bisnis Es Krim dan Perubahan Direksi
- Dapat Tekanan dari Presiden dan Mentan, Zulhas Desak Bulog Serap Gabah Petani
- Jadwal KA BIAS Solo-Madiun (PP) Terbaru Tahun 2025
- KKP: Belum Ada yang Mengaku Pemilik Pagar Laut Tangerang
- Probolinggo Jadi Lokasi Pengembangan Tanaman Biomassa untuk Dukung NZE 2060
- 5 Tips Berburu Diskon saat Belanja Online di Lazada
- Kemenhub dan Kementerian PU Akan Buka Akses Jalan ke Stasiun Whoosh Karawang Lewat Jalan Alternatif
- Daftar 10 Provinsi dengan UMP Tertinggi 2025
- Resmi, UMP DKI Jakarta Naik 6,5 Persen Jadi Rp 5,39 Juta Berlaku 1 Januari