Wamenaker: Banyak yang Takut Menyuarakan Penyelundupan Tekstil ...
JAKARTA, - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Emmanuel Ebenezer (Noel) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal penyelundupan di industri tekstil.
Menurut Noel, kaitan antara penyelundupan tekstil dengan pekerja sudah disadari publik. Akan tetapi, banyak pihak masih takut untuk menyuarakan.
"Kaitan penyelundupan tekstil dengan pekerja, sebetulnya sudah disadari publik. Namun banyak pihak yang takut untuk menyuarakannya. Apa solusi, juga sudah diketahui. Tetapi entah kenapa, masalah ini masih selalu dikeluhkan," ujar Noel dilansir keterangan resmi, Selasa (31/12/2024).
Baca juga: Prabowo: Penyelundupan Ancam Industri Tekstil dan Ratusan Ribu Pekerja Kita
Ilustrasi pekerja industri garmen. Noel melanjutkan, apa yang disampaikan Presiden Prabowo soal industri tekstil merupakan lonceng peringatan untuk semua pihak bahwa penyelundupan memang terkait dengan lapangan kerja kerja nasional.
Ia menilai semua pihak harus sadar mencari solusinya.
Noel lantas mengungkapkan soal keluhan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) bahwa impor ilegal (penyelundupan) memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
“Menurut APSyFI, dalam dua tahun terakhir 60 pabrik terancam oleh impor ilegal, sehingga terjadi 250 ribu Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (PHK). Saya bertanya, apakah data APSyFI benar? Kalau benar, maka instansi terkait hendaknya mengambil langkah konkret,” jelasnya.
Baca juga: Kaleidoskop 2024: Permendag 8/2024 yang Dinilai Bikin Industri Tekstil Terpukul
“Bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjadi pemangku kepentingan (stake holder) tenaga kerja nasional, tetapi semua instansi pemerintah. Sayangnya, sering kali Kemnaker hanya sebagai hilir, tukang cuci piring,” lanjut Noel.
Dia mengingatkan, dampak PHK tidak sesederhana yang tampak di permukaan.
Sebab satu buruh kena PHK, dampak langsung bisa menimpa empat orang dengan asumsi buruh tersebut memiliki istri dan dua anak. Kemudian ada dampak terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Terkini Lainnya
- Wamendag Sebut Tarif Impor Trump Buka Peluang Indonesia Gantikan Peran China
- Sejauh Apa Kembalinya Trump Berdampak ke IHSG?
- Daftar Lengkap Kereta Api yang Ditingkatkan Kecepatan Lajunya Sesuai Gapeka 2025
- Libur Isra Miraj dan Imlek, LRT Jabodebek Diskon Tarif Jadi Maksimal Rp 10.000
- Kongkalikong Pengembang-Notaris Buat 38.144 Rumah Belum Dapat Sertifikat
- Tak Disebut Pada Pelantikan Donald Trump, Harga Bitcoin Terkoreksi Dekati Level Rp 1,63 Miliar
- Pengusaha Sebut Prabowo Sudah Tunjukkan Kepekaan untuk Dunia Usaha di 100 Hari Pertama
- Trump Bakal Terapkan Tarif 25 Persen untuk Barang dari Meksiko dan Kanada Per 1 Februari 2025
- Kementerian ESDM Lanjutkan Insentif Konversi Motor Listrik Pada Tahun Ini
- AHY Ajak Investor Asing Ikut Bangun Infrastruktur Indonesia, Termasuk Tanggul Laut Raksasa
- 100 Hari Prabowo-Gibran, di Balik Perubahan Nama Pinjol Jadi Pindar
- Program Cetak Sawah, Kadin Bantu Kementan Identifikasi Lahan di Daerah
- Teknologi Blockchain Berpotensi Besar Ciptakan Era Baru Industri Kripto
- Gelar Investment Forum 2025, Bank Mandiri Targetkan Kelola 18,65 Triliun Dollar AS
- KPK Usut Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, Pertamina Buka Suara
- Krakatau Steel Bidik Volume Penjualan 1,7 Juta Ton di 2025
- Pendampingan UMKM ala J&T Connect Preneur Dorong 3 Pengusaha UMKM Raih Sukses di Usia Muda
- Penjelasan BI Terkait Sertifikat SBN dan Deposito Senilai Rp 740 Triliun pada Kasus Uang Palsu di Makassar
- Malam Tahun Baru, KRL Jabodetabek Beroperasi 24 Jam
- Harga Emas Antam Akhir Tahun Anjlok Rp 13.000 Per Gram, Simak Rincian Per 31 Desember 2024