Dinilai Picu Maraknya PHK, Serikat Pekerja Minta Pemerintah Cabut Permendag 8/2024
JAKARTA, - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat mengatakan, keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menjadi pemicu tutupnya banyak perusahaan dan sepinya perdagangan domestik.
Sebab, aturan tersebut membuka keran impor yang menyebabkan membanjirnya barang jadi yang sebenarnya telah banyak diproduksi di Indonesia.
"Salah satu yang paling dirasakan sebab terjadinya tutupnya perusahaan dan sepinya perdagangan domestik kita adalah Permendag Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Bahwa peraturan tersebut telah membuat membanjirnya barang-barang import ke Indonesia," ujar Mirah dilansir siaran pers ASPIRASI, Rabu (1/1/2025).
Baca juga: Kaleidoskop 2024: Permendag 8/2024 yang Dinilai Bikin Industri Tekstil Terpukul
"Barang yang datang ke Indonesia ternyata barang yang sudah ada dan di produksi di Indonesia mulai dari pakaian jadi, tas, dan perlengkapannya sampai suku cadang kendaraan seperti baut masuk ke indonesia dengan harga yang lebih murah dari barang lokal yang ada di Indonesia," ungkapnya.
Pada akhirnya perusahaan lokal banyak yang tutup karena produksi mereka minim pembeli.
Akibatnya hampir semua sektor industri dibayangi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Yang terbesar di sektor industri tekstil dan alas kaki karena ini sektor padat karya yang menampung jumlah besar pekerja/buruh didalamnya. Lalu disusul dengan sektor industri otomotif, telekomunikasi, perbankan dan yang lainnya," tutur Mirah.
Baca juga: 80.000 Pekerja Kena PHK Selama 2024, Kemenaker Sebut Ada Dorongan Revisi Permendag 8/2024
"Kami minta pemerintah untuk mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 untuk menyelamatkan buruh dan pelaku usaha Indonesia," tegas Mirah.
Adapun Permendag Nomor 8 Tahun 2024 berisi tentang perubahan ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Keberadaan aturan itu sebelumnya telah dikeluhkan para pengusaha tekstil.
Terkini Lainnya
- Kinerja Saham Perbankan Diprediksi Masih Kuat Tahun Ini, Apa Penopangnya?
- Gandeng SMBC, Sucorinvest Asset Management Perluas Jangkauan Produk Reksa Dana
- Wamenkop Dorong Koperasi Perikanan Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis
- KKP: Pembongkaran Pagar Laut Tangerang Sudah Capai 5 Kilometer
- Strategi Indonesia di BRICS: Peluang Perdagangan hingga Gugatan Standar Internasional
- Holding BUMN Danareksa Dukung Pariwisata Nasional lewat Revitalisasi
- Didenda Rp 202,5 Miliar oleh KPPU, Google Akan Banding
- Tahun Ini Pemerintah Akan Impor 180.000 Ton Daging Sapi dan 100.000 Ton Daging Kerbau
- 10 Provinsi dengan Jumlah PHK Terbanyak 2024
- Titiek Soeharto soal Pagar Laut: Yang Mengkavling-kavling Laut Tanpa Izin, Segera Ditertibkan
- BSI Dapat Alokasi KUR Syariah Rp 17 Triliun pada Tahun Ini
- ExxonMobil Kucurkan Investasi CCS dan Pabrik Petrokimia Rp 162 Triliun di RI
- BNI Perkuat Tata Kelola Perusahaan dan Pemberantasan Korupsi
- Akademisi Sebut 2 Hal Ini Bisa Jadi Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Kemenperin: Nilai Riil Investasi Pabrik AirTag Apple di Batam Hanya 200 Juta Dollar AS...
- Penjelasan BEI Soal Penyesuaian Tarif PPN 12 Persen untuk Transaksi Efek
- Indodax Kantongi Lisensi Penuh sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto
- Pemerintah Salurkan Beras, Jagung, dan Kedelai untuk Program SPHP 2025, Ini Besarannya
- Dorong Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Tinjau Proyek Hunian Perumnas
- Kadin Ungkap Tantangan Ekonomi RI 2025, Suku Bunga Tinggi hingga Rupiah Tergerus