pattonfanatic.com

JAKARTA, - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara pada 2024 mencapai Rp 3.350,3 triliun. Angka ini melebihi target APBN 2024 yang sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meningkatnya belanja negara pada 2024 disebabkan oleh melonjaknya belanja kementerian dan lembaga (K/L).

Tercatat realisasi belanja K/L mencapai Rp 1.315 triliun atau melonjak menjadi 120,6 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 1.090,8 triliun

Baca juga: Rupiah Tembus Rp 16.300 Lampaui Asumsi Makro APBN 2024, Airlangga Pastikan Belanja Negara Aman

"Belanja negara realisasi sementara lebih tinggi dari APBN awal. Komponen terbesar adalah karena belanja K/L melonjak. Kalau dilihat dari APBN awal, naiknya itu mencapai Rp 200 triliun lebih di realisasi belanja K/L," ujarnya saat konferensi pers APBN 2024 di kantornya, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Namun, lonjakan belanja K/L itu sebagian ditambal dari anggaran belanja non-K/L yang realisasinya 85,1 persen dari target menjadi Rp 1.171,7 triliun.

"Memang sebagian adalah perpindahan dari belanja non-K/L, namun juga karena beberapa belanja K/L memang mengalami kenaikan," ucap Bendahara Negara tersebut.

Sehingga, secara keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang 2024 mencapai Rp 2.486,7 triliun atau 100,8 persen dari target Rp 2.267,5 triliun.

Sementara itu, untuk belanja transfer ke daerah (TKD) realisasinya sebesar Rp 863,5 triliun atau 100,7 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 881,4 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, cadangan anggaran pada belanja non-K/L digunakan untuk belanja K/L sehingga realisasi belanja non-K/L menjadi di bawah target.

"Karena di dalam belanja non-K/L itu ada cadangan-cadangan. Dan ini adalah mekanisme APBN karena APBN itu alat-alat untuk juga berjaga-jaga kalau ada hal-hal yang terjadi untuk melindungi masyarakat dan mengelola perekonomian," ucap dia.

Suahasil merincikan, belanja negara ini digunakan untuk menyalurkan BLT mitigasi risiko pangan kepada 18,8 juta penerima manfaat, bantuan pangan kepada 23,4 juta penerima manfaat, stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), serta dukungan pemilihan umum (Pemilu) maupun Pilkada.

Belanja negara juga digunakan untuk kenaikan gaji ASN/TNI/Polri, kompensasi subsidi energi, pembayaran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk 134,1 juta peserta, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan PSN, hingga menurunkan angka kemiskinan dan stunting.

"Kita menggunakan belanja negara sebagai shock absorber untuk mengelola perekonomian yang dibayang-bayangi oleh risiko ketidakpastian yang tinggi. Belanja negara juga shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi," tuturnya.

Baca juga: Belanja Negara Naik 15,3 Persen karena Pemilu dan Bansos El Nino