Kata Menkop, Makan Bergizi Gratis Bikin Koperasi Untung hingga Rp 28 Triliun

JAKARTA, - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan taksiran nilai total keuntungan yang diperoleh koperasi yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Budi Arie, diperkirakan volume usaha koperasi (VUK) dari program MBG bisa mencapai Rp 28 triliun pada tahun ini.
Namun, angka ini merupakan proyeksi perhitungan awal berdasarkan alokasi 40 persen dari anggaran MBG 2025 sebesar Rp 71 triliun.
"Ya nanti kita lihat. Perhitungan saya, VUK, kita hitungannya VUK ya, volume usaha koperasi bisa meningkat," ujar Budi Arie usai meninjau pelaksanaan program MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (6/1/2025).
Baca juga: Budi Arie Akui Sulit Sediakan Susu untuk Makan Bergizi Gratis di Jakarta
"Ya kalau Rp 71 triliun anggarannya, kalau 40 persennya dikontribusikan ke koperasi kan sudah Rp 28-an triliun kan ada," lanjutnya.
Adapun VUK merupakan total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa koperasi dalam suatu periode atau tahun buku.
Budi Arie mengatakan, dalam program Makan Bergizi Gratis, koperasi berperan sebagai penyuplai bahan makanan. Dengan begitu, omzet koperasi meningkat dan ekonomi masyarakat bisa bergerak.
"Tadi saya sudah sampaikan kalau dalam hitungan makronya itu (menyumbang) 0,89 persen pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Budi Arie.
Untuk diketahui, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pelaksanaanprogram Makan Bergizi Gratis selama 2025 sebesar Rp 71 triliun.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Makro-Mikro Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani, mengingatkan pemerintah soal potensi korupsi saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang segera dimulai pekan depan.
Pasalnya, MBG menggunakan alokasi anggaran besar dan ada perputaran dana hingga triliunan rupiah di daerah.
"Kalau kita lihat, memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi gratis, karena itu akan melibatkan daerah-daerah dalam melakukan penyediaan," ujar Aviliani dilansir dari siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2025).
"Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain," tegasnya.
Baca juga: Rp 10.000 untuk Makan Bergizi Gratis, Bagaimana Kecukupan Gizinya?
Selain itu, Aviliani juga menyoroti dampak programMakan Bergizi Gratis terhadap inflasi.
Menurut dia, 2025 ini ada tantangan tersendiri untuk menjaga inflasi secara nasional. Terlebih, besaran inflasi tahunan pada 2024 yang senilai 1,57 persen dianggap terendah sepanjang sejarah pencatatan.
"2025 tantangannya adalah apakah inflasi itu memang bisa seperti target pemerintah? Karena apa? Dengan adanya makan bergizi, itu otomatis kebutuhan suplai juga meningkat. Apakah tambahan suplai yang dibutuhkan ini sudah disiapkan oleh pemerintah?" jelas Aviliani.
"Karena kalau tidak, ini akan bisa menciptakan inflasi di luar dari PPN, tetapi adalah hukum demand dan suplai," tambah ekonom senior itu.
Baca juga: Penampakan Menu Makan Bergizi Gratis Seharga Rp 10.000, Ada Lauk Ayam Teriyaki dan Tumis Buncis
Terkini Lainnya
- Pertamina Produksi 14,5 Juta Barrel BBM Rendah Sulfur untuk Kapal
- Mengapa Orang Kaya Rela Bayar Mahal untuk Terbang dengan Jet Pribadi?
- Tol Terpeka, Tol Terpanjang di Indonesia yang Mendukung Konektivitas Sumatera
- Isu Pengurangan Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Ini Penjelasan RRI
- KAI Daop 1 Tutup Perlintasan Liar di Lintas Batuceper-Tanah Tinggi
- "Upgrade" Sistem Selesai, BSI Sebut Layanan Aplikasi BYOND Telah Normal
- Menteri Rosan: Insya Allah Danantara Bisa Diluncurkan Dalam Waktu Dekat ...
- Cara Beli Tiket Kereta Api Lebaran 2025 secara Online
- Update BBM BP-AKR Terbaru, Harga BP 92 Turun
- Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Siapkan 5 Lokasi Lahan Milik BUMN
- Jaga Keandalan Operasional, LRT Jabodebek Rutin Rawat Jalur
- Soal Ormas Hambat Investasi, Kemenperin: Kami Juga Menerima Laporan Serupa...
- Meraba Peluang dan Tantangan Indonesia Jadi Anggota BRICS
- Jasa Raharja Survei Jalur Tol Cipularang, Periksa Titik Rawan Jelang Lebaran
- Mentan Amran: Perintah Panglima Tertinggi, Swasta Juga Wajib Serap Gabah Rp 6.500 Per Kg
- Isu Pengurangan Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Ini Penjelasan RRI
- IHSG dan Rupiah Kompak Melemah, Saham Kawasan Ikut Terpuruk
- Bansos Beras Jadi 6 Bulan, Pemerintah Pastikan Tak Akan Ganggu Harga
- Pelaku Industri Sambut Baik Aturan Baru Penangkapan dan Penyimpanan Karbon untuk Dorong Kepastian Hukum
- Pembahasannya Rampung, Revisi UU Koperasi Bakal Disahkan Maret 2025
- Ekspansi Kantor Cabang, BTN Beli Aset IFG Life di Daerah