Anggaran Makan Bergizi Gratis dari Pemerintah Hanya Cukup sampai Juni 2025

JAKARTA, -Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis sampai akhir 2025.
Besaran dana itu hanya bisa membiayai program tersebut sampai Juni 2025.
"Sekarang anggarannya Rp 71 triliun, sampai bulan Juni (2025),” kata Zulhas dalam rakor terbatas bidang pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025), dipantau dari Youtube Kominfo Jawa Timur.
Baca juga: Pengadaan Makan Bergizi Gratis Masih Pakai Sistem Reimburse Anggaran Seminggu Sekali
Agar program itu berjalan sampai akhir tahun, Zulhas menyebut butuh dana Rp 420 triliun.
Oleh karena itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana disebut tengah mengusulkan untuk menambah anggaran pada Juli 2025.
“Tapi Prof Dadan lagi berusaha, pemerintah lagi berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan. Berarti Rp 210 triliun,” ujar Zulhas.
“Tapi kalau full, dari Januari sampai Desember, ya kira-kira lebih Rp 420 triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan Rp 420 triliun,” ucap Zulhas lagi.
Zulhas pun meminta peserta rapat bekerja keras untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.
“Kalau kita sekarang enggak kerja keras, telur, beras segala macam, ikan, mau berapa Pak?” kata Zulhas.
“Bapak tahu enggak impor kita ini? Malu sebetulnya kita ini. Kita sudah ketinggalan jauh sama Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Baca juga: Kata Menko Zulhas soal Susu di Menu Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional memperkirakan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari. Itu artinya, anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut dalam setahun melebihi Rp 71 triliun.
Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada Senin (6/1/2025).
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.
Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.
Sejatinya, kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.
"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.
Penulis: Nirmala Maulana Achmad
Terkini Lainnya
- DPR: Pupuk Kaltim Tak Punya Kewajiban Selesaikan Masalah Polis Pensiunan yang Tertahan di Jiwasraya
- IHSG Jeblok Saat Bursa Global Menguat, Ini 6 Sentimen Penyebabnya
- Pemerintah Kembali Beri Insentif PPN DTP untuk Pembelian Rumah Tapak dan Rumah Susun
- Harga Tiket Kereta Tak Naik Saat Lebaran, Diskon Masih Dibahas
- Peringati Bulan K3, MHU Gandeng Mitra Kerja Ciptakan Lingkungan Aman dan Produktif
- KAI Daop 6 Tutup Perlintasan Liar di Jalur Solo-Wonogiri
- Kimia Farma Hadirkan UMKM Binaan di Inacraft 2025
- Menpan RB: Anggaran Gaji ke-13 dan THR ASN Sudah Disiapkan Menkeu
- MDI Ventures Tegaskan Komitmen untuk Investasi di Startup yang Beri Dampak Nyata
- Soal Anggaran IKN Diblokir, Kementerian PU Beri Penjelasan
- Coretax Bermasalah Dikhawatirkan Kurangi Penerimaan Negara, Benarkah?
- KAI Tutup 8 Perlintasan Sebidang Selama Januari 2025, Masyarakat Diminta Tak Buka Kembali
- Kementerian PU Tidak Terapkan WFA Demi Efisiensi Anggaran, Kenapa ?
- Ada Indikasi Penimbunan Elpiji 3 Kg, Wamen ESDM: Jangan Ambil Kesempatan
- Bantu WNI Kerja di Luar Negeri, Startup Gapai Dapat Pendanaan 1 Juta USD
- Menpan RB: Anggaran Gaji ke-13 dan THR ASN Sudah Disiapkan Menkeu
- 10 Daerah dengan UMR Terendah di Indonesia
- Pelindo Solusi Logistik Raih Sertifikasi Halal pada Layanan Logistik dan "Cold Storage"
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, China Harapkan RI Beri Kontribusi Aktif
- Pendaftaran Diperpanjang Lagi, Menpan RB: Seleksi PPPK Tahap 2 Harus Dimaksimalkan
- Gaji UMR Banjarnegara, Paling Rendah se-Indonesia