pattonfanatic.com

JAKARTA, - Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 3 Januari 2025.

Bahlil pun mengungkapkan bahwa ada sejumlah tugas yang diberikan Prabowo kepadanya terkait hilirisasi.

Baca juga: Bahlil Pastikan Muhammadiyah Kelola Eks Tambang Adaro di Kalsel

Pertama, ia diminta untuk segera merumuskan dan menetapkan komoditas mulai dari sektor minyak dan gas (migas), mineral dan batu bara (minerba), kehutanan, perikanan, hingga pertanian untuk dilakukan prioritas hilirisasi.

"Arahan Pak Presiden Prabowo dalam beberapa rapat dengan kami, beliau akan mendorong pada semua sektor. Ada 26-28 komoditas yang akan didorong, terutama perikanan, kehutanan, pertanian, migas, dan minerba," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Kedua, satgas yang dipimpinnya juga diminta untuk merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaan hilirisasi bisa dilakukan melalui perbankan atau non-perbankan atau APBN.

Ketiga, ia diminta untuk melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan terkait hilirisasi guna mencegah adanya tumpang tindih aturan.

Bahlil juga diminta untuk melaporkan oknum-oknum yang menghambat hilirisasi serta memberikan sanksi.

"Kan kadang-kadang menterinya sudah oke, bawahannya kadang-kadang ya masih gitu-gitulah. Orang Papua bilang 'tulis lain-main lain'. Nah itu juga Pak Presiden meminta untuk segera melaporkan dan merekomendasikan untuk diberikan sanksi oknum-oknum itu," jelas Bahlil.

Keempat, Prabowo meminta program hilirisasi berjalan dengan berkeadilan.

Satgas diminta untuk memberikan laporan terkait pelaksanaan hilirisasi selambat-lambatnya 6 bulan sekali atau ketika dibutuhkan sewaktu-waktu.

"Jadi mungkin ini yang menjadi arahan Prabowo, dan satgas ini ketuanya adalah Menteri ESDM, wakil-wakil itu adalah Menteri Investasi, Menteri Pertanahan, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan, dan Menteri Pertanian," kata dia.

Mengutip salinan Keppres Nomor 1 Tahun 2025, satgas dibentuk untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita dalam percepatan hilirisasi sumber daya alam dan untuk mewujudkan kemandirian serta ketahanan energi nasional.

Pembentukan satgas juga untuk mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Nantinya, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Baca juga: Prospek Agribisnis dan Hilirisasi Karet Alam