Penyaluran Beras SPHP ke Daerah “Merah” Akan Ditambah Dua Kali Lipat

JAKARTA, - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke daerah “merah” akan ditambah dua kali lipat.
Daerah “merah” ialah wilayah yang harga berasnya melambung tinggi melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Deputi Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa meminta Perum Bulog, sebagai penyalur beras SPHP, rajin mengecek harga di panel pangan agar penyaluran beras bisa proporsional.
“Daerah mana yang sangat merah, itu menjadi hal utama oleh Bulog. Ini mulai kita terapkan pada 2025,” kata Ketut dalam rapat dan sosialisasi pelaksanaan SPHP beras tahun 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).
Baca juga: Bapanas Akan Sanksi Pedagang yang Jual Beras SPHP di Atas HET
Ketut mengambil contoh Papua, yang merupakan daerah “merah”.
“Papua seluruhnya merah. Sehingga target utamanya kalau di daerah lain, misalkan 1.000 ton, maka daerah sana (Papua) bisa dua kali lipat. Sehingga percepatan penurunan harga di daerah Papua bisa kita laksanakan,” ujar Ketut.
Bapanas tidak ingin, SPHP dilakukan, tetapi harga beras di daerah sasaran tetap melambung.
“Jangan sampai kita laksanakan SPHP, jalannya begini saja, tidak ada penurunan harga. Ini menjadi koreksi kami, evaluasi kami pada tahun 2023-2024,” kata Ketut.
Baca juga: Bos Bulog Minta Orang Kaya Jangan Beli Beras SPHP
Adapun program SPHP dilakukan sebagai strategi intervensi pemerintah dalam mengendalikan fluktuasi pangan.
Program SPHP 2025 akan dikerjakan Perum Bulog melalui penugasan Bapanas.
Pemerintah akan menyalurkan tiga komoditas, yakni beras, jagung pakan, dan kedelai untuk program SPHP pada 2025.
Rinciannya, beras dengan target salur 1,5 juta ton. Kemudian jagung pakan sebanyak 250.000 ton dan kedelai 100.000 ton.
Baca juga: Pemerintah Salurkan Beras, Jagung, dan Kedelai untuk Program SPHP 2025, Ini Besarannya
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, besaran tiga komoditas untuk SPHP itu telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
“Tentunya stok yang akan digunakan mengutamakan pasokan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang bersumber dari panen dalam negeri,” kata Arief usai rakortas bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).
Terkini Lainnya
- Prabowo Sebut Stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi
- Danantara, Kunci Percepatan Investasi Hijau di Indonesia
- Premanisme Ganggu Kawasan Industri, Menperin Minta Bantuan Satpol PP
- Link dan Cara Cek Daftar Nama Jemaah Haji 2025
- Pembiayaan Solusi Emas Hijrah Bank Muamalat Capai Rp 39,7 Miliar di 2024
- Prabowo Umumkan 8 Kebijakan Ekonomi untuk Dorong Pertumbuhan
- Masih Ada Kuota, Pelunasan Biaya Haji Khusus Diperpanjang sampai 21 Februari 2025
- Utang Luar Negeri Indonesia Desember 2024 Tembus Rp 6.881 Triliun
- MoU Kemendes dan Kemenekraf Dorong Ekonomi Kreatif Bergeliat di Desa
- Prabowo Umumkan Capaian Ekonomi dan Kebijakan Baru: Devisa Hasil Ekspor Wajib 100 Persen di Dalam Negeri
- Temui Driver Ojol yang Berdemo, Menaker Janji Aturan soal THR Segera Terbit
- Nexmedis Raih Pendanaan dari East Ventures dan Forge Ventures
- Percepat Transformasi Digital Industri Manufaktur, Smartfren Gandeng Siemens
- Spiral Inefisiensi dalam Perencanaan Fiskal
- Ungkap Tujuan Danantara, Prabowo: Mengelola dan Menghemat Kekayaan Negara
- BSI Imbau Calon Jemaah Haji 1446 H Bersiap Lakukan Pelunasan
- IDXCarbon Catat Perdagangan Unit Karbon Capai 1 Juta Ton CO2
- Bapanas Akan Sanksi Pedagang yang Jual Beras SPHP di Atas HET
- ADB Kucurkan Pembiayaan Rp 1,5 Triliun untuk Perluasan Proyek Panas Bumi RI
- IHSG Ditutup Merah, Rupiah Menguat Tipis di Tengah Pasar Asia yang Variatif