Makan Bergizi Butuh Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun untuk Jangkau 82,9 Juta Penerima

JAKARTA, - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan program makan bergizi gratis (MBG) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.
Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.
Presiden Prabowo Subianto merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.
"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Baca juga: Budi Arie Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Akan Ditingkatkan
BGN menghitung tambahan Rp 100 triliun yang dicairkan September akan cukup memenuhi target tersebut.
"Tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta penerima manfaat," ujar Dadan.
Saat ini, anggaran MBG 2025 sudah dipastikan sebesar Rp 71 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat tahun ini.
"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," tambahnya.
Dadan menyebut Presiden sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.
Namun, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden.
"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya.
Baca juga: Kemenkop Siapkan 2 Skema agar Susu Masuk Menu Makan Bergizi Gratis di Seluruh Indonesia
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.
Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.
"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) akan dioptimalkan untuk penyiapan bahan baku.
Terkini Lainnya
- Harga Minyak Goreng Naik Jelang Puasa, Kemendag Beberkan Penyebabnya
- Perguruan Tinggi Batal Dapat Izin Pengelolaan Tambang
- Cara Buka Rekening di myBCA Menggunakan Nomor HP Luar Negeri
- Cara Mengatasi Lupa EFIN untuk Wajib Pajak, Bisa Online dari HP
- Dukung Distribusi BBM, HUMI Tambah Kapal Tanker
- Sebut Para Youtuber Takuti Investor Saham, Bos BRI: Bisa Kita "Counter" dengan Fundamental
- Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Dibuka, Begini Cara Daftar dan Syaratnya
- RI, Malaysia, dan Thailand Sepakati Harmonisasi Penggunaan Mata Uang Lokal
- Bahlil Tegaskan Izin Kelola Tambang Diberikan untuk UKM Daerah
- KKP Musnahkan Puluhan Ikan Predator Milik Toko Ikan Hias di Jakarta
- Agar Dompet Aman, Begini Cara Kelola Keuangan Selama Ramadhan
- Tak Hanya dari Bisnis, Ini 6 Sumber "Passive Income" yang Menjanjikan
- Efisiensi Anggaran, Apa Dampaknya ke Perbankan?
- Bapanas Klaim Bulog Mampu Serap hingga 10.000 Ton Beras Setiap Hari
- Ojol soal THR: Harapan Kami untuk Menambah Kesejahteraan...
- Pegadaian Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Kualifikasinya
- Dukung Kesejahteraan Karyawan, FL Technics Kantongi Sertifikasi Praktik SDM
- BRI Setor Dividen Interim Rp 10,88 Triliun ke Negara
- Pertamina Patra Niaga Mulai Salurkan B40 Secara Bertahap
- Lippo Group dan PT Pertamina Retail Jalin Kerja Sama untuk Digitalisasi SPBU