KKP: Pembongkaran Pagar Laut Tangerang Sudah Capai 5 Kilometer

JAKARTA, - Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan, pembongkaran pagar bambu di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah mencapai 5 kilometer pada Rabu (22/1/2025) sore.
Menurutnya, faktor cuaca masih menjadi kendala untuk memaksimalkan pembongkaran pagar laut yang memiliki panjang total 30,15 kilometer itu.
"Pembongkaran sudah mencapai sekitar 4,5, sampai 5 kilometer harapannya selesai sore ini," ujar Ipunk di perairan Muara Baru, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Titiek Soeharto soal Pagar Laut: Yang Mengkavling-kavling Laut Tanpa Izin, Segera Ditertibkan
KOMPAS.COM/ACEP NAZMUDIN Nelayan di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten menurunkan bambu pagar laut yang dibongkar Rabu (22/1/2025). Menurut nelayan, bambu tersebut bisa dibawa pulang oleh masing-masing nelayan.
Ipunk menyebut metode pencabutan itu akan dipakai sampai pembongkaran pagar laut tuntas seluruhnya.
KKP berharap pembongkaran pagar laut Tangerang bisa tuntas dalam dua hingga lima hari ke depan.
Namun, kendala cuaca tetap menjadi pertimbangan untuk pengerjaan pembongkaran.
Baca juga: Menteri ATR Batalkan Sejumlah Sertifikat Pagar Laut Tangerang Karena Cacat Prosedur
"Terkendala cuaca tapi kita akan maksimalkan, kalau bisa dua sampai lima hari Alhamdulillah. Kalau lebih dari itu, ya tetap kita selesaikan," tambahnya.
Untuk diketahui, pembongkaran pagar laut Tangerang pada Rabu melibatkan 2.593 orang personil gabungan dengan 281 armada. Mereka berasal dari KKP, TNI AL, Polair, KPLP, Bakamla, nelayan hingga pemerintah provinsi Banten.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono tetap mendorong proses hukum tetap berjalan.
Terkini Lainnya
- Realisasi Investasi Kendal Capai Rp 14,2 Triliun, KEK Jadi Magnet Investor
- Kenapa Dana Darurat Wajib Dipersiapkan? Ini Manfaat dan Cara Mengelolanya
- Gappri Sebut PP 28 Tahun 2024 Bisa Ancam Kedaulatan Ekonomi, Mengapa?
- Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline Tanpa Paklaring
- Dirut Telkom: AI Bisa Dukung UMKM dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
- MAKN Bakal Bentuk Bidang Hilirisasi Tanah Adat untuk Bantu Ketahanan Pangan
- Perkuat Digitalisasi, BNI dan Astra Credit Companies Jalin Kerja Sama Layanan Autopay
- Simak Rincian 56 Industri Padat Karya yang Karyawannya Dapat Insentif PPh Pasal 21 DTP
- RI Upayakan Perluas Variasi Produk Ekspor ke Jepang
- PLN IP Target Kapasitas Listrik EBT Tambah 2,4 GWh hingga 2035
- BUMI Dukung Transisi Energi Berkelanjutan dengan Efisiensi dan Inovasi
- China Disebut Khawatirkan Produk Baja Asal Indonesia, Mengapa ?
- Trump Mundur dari Kesepakatan, Pemerintah Beri Sinyal Batal Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen
- Airlangga Klaim Weda Bay Kawasan Industri Logam Paling Efisien di Dunia
- Penerapan Mandatori Bioavtur 3 Persen Ditarget 2026
- Titiek Soeharto soal Pagar Laut: Yang Mengkavling-kavling Laut Tanpa Izin, Segera Ditertibkan
- 10 Provinsi dengan Jumlah PHK Terbanyak 2024
- BNI Perkuat Tata Kelola Perusahaan dan Pemberantasan Korupsi
- ExxonMobil Kucurkan Investasi CCS dan Pabrik Petrokimia Rp 162 Triliun di RI
- Akademisi Sebut 2 Hal Ini Bisa Jadi Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen