Pagar Laut Sudah Dibongkar, Titiek Soeharto Tetap Minta Pemiliknya Diumumkan

JAKARTA, - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan kepada publik siapa pemilik pagar laut di perairan Tangerang.
Komisi IV juga mendesak KKP untuk terus menyelidiki siapa yang memiliki dan membangun pagar tersebut, yang sebenarnya tidak diperbolehkan di kawasan laut.
"Kami masih menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak boleh di pagar, di-kavling oleh siapapun," ujar Titiek setelah rapat dengan KKP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
"Kami minta supaya KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat, karena masyarakat menunggu ini siapa?" tegasnya.
Baca juga: Perusahaan yang Disebut Terkait Pagar Laut Tangerang Bakal Diperiksa
Titiek juga menyoroti proses pembongkaran pagar laut yang dilakukan berbagai instansi pada Rabu (22/1/2025). Ia menilai pembongkaran tersebut membutuhkan biaya besar.
"Sehingga kami menyarankan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pagar untuk menanggung biaya pembongkaran," ungkap Titiek.
"Kemarin itu ada pencabutan pagar yang mengerahkan begitu banyak aparat untuk mencabut yang 30 kilometer ini. Tentunya ada biaya-biaya yang timbul yang cukup besar," lanjutnya.
Titiek menegaskan bahwa siapa pun yang ditemukan bersalah harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembongkaran tersebut.
Baca juga: Banyak Masalah Pagar Laut Terungkap, Menteri KP Bersyukur
Selain itu, Titiek meminta KKP lebih proaktif dalam mengantisipasi kasus pembangunan pagar ilegal di masa mendatang.
Politisi Partai Gerindra itu menekankan agar pemerintah tidak menunggu masalah viral terlebih dahulu baru kemudian mengambil tindakan.
"Kami mendapatkan juga banyak di daerah-daerah lain kasus-kasus seperti ini. Mudah-mudahan jangan nunggu viral dulu baru dilakukan tindakan," ungkap Titiek.
"Tapi diantisipasi mungkin dari sekarang, belajar dari kasus yang ini bisa di-petanin lagi, mana sih yang bermasalah-bermasalah," tambahnya.
Terkini Lainnya
- Bank Emas Indonesia Akan Segera Diresmikan Presiden Prabowo, Apa Fungsinya?
- Aturan THR Ojol Masih Dibahas, Menaker: Tunggu Beberapa Hari
- Soroti Konten Kreator Takuti Investor Saham, Bos BRI: Ingin Saya Cari Konten Kreatornya...
- [POPULER MONEY] Ojol Demo dan Matikan Aplikasi secara Massal | Prabowo Umumkan 8 Kebijakan Ekonomi
- Danantara, antara Pengorbanan Rakyat dan Ambisi Pemimpin
- Manfaat JKP Naik Jadi 60 Persen, Menaker Bantah Indikasikan PHK Bakal Makin Tinggi
- Harga Minyak Goreng Naik Jelang Puasa, Kemendag Beberkan Penyebabnya
- Perguruan Tinggi Batal Dapat Izin Pengelolaan Tambang
- Cara Buka Rekening di myBCA Menggunakan Nomor HP Luar Negeri
- Cara Mengatasi Lupa EFIN untuk Wajib Pajak, Bisa Online dari HP
- Dukung Distribusi BBM, HUMI Tambah Kapal Tanker
- Sebut Para Youtuber Takuti Investor Saham, Bos BRI: Bisa Kita "Counter" dengan Fundamental
- Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Dibuka, Begini Cara Daftar dan Syaratnya
- RI, Malaysia, dan Thailand Sepakati Harmonisasi Penggunaan Mata Uang Lokal
- Bahlil Tegaskan Izin Kelola Tambang Diberikan untuk UKM Daerah
- Aturan THR Ojol Masih Dibahas, Menaker: Tunggu Beberapa Hari
- Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Prabowo: Kita Akan Mulai Bangun Puluhan Proyek Besar
- Harga "Naming Rights" Stasiun MRT Jakarta Mahal? Ini Kata Manajemen
- Ancaman Perang Dagang, Risiko Ekonomi yang Kian Menguat pada 2025
- Efisiensi APBN dan APBD, Prabowo Perintahkan Anggaran Seremonial Dipangkas
- KAI Logistik Raup Pendapatan Rp 1,1 Triliun Sepanjang 2024, Kirim 27 Juta Ton Barang