pattonfanatic.com

Trump Tolak Kesepakatan Pajak Global, RI Makin Susah Pajaki Google dkk

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan surat ke PBB yang berisi AS keluar dari Paris Agreement (perjanjian iklim), saat pelantikannya di Capital One Area, Washington DC, Senin (20/1/2025).
Lihat Foto

JAKARTA, - Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memungut pajak dari perusahaan-perusahaan digital besar asal Amerika Serikat (AS), seperti Google, Netflix hingga Amazon.

Hal ini setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara terbuka menolak kesepakatan Solusi Dua Pillar yang diusung OECD.

Penolakan ini dapat membuat upaya Indonesia dalam mengenakan pajak yang adil terhadap perusahaan-perusahaan digital internasional menjadi semakin sulit. Hal ini membuat negara lain termasuk Indonesia akan sulit mengadopsi Pilar Satu Perpajakan Global.

Baca juga: Trump: Pajak Minimum Global Tak Berpengaruh di AS

ilustrasi pajak. Pajak dipakai untuk apa saja?canva.com ilustrasi pajak. Pajak dipakai untuk apa saja?

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengatakan, Pilar Satu dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan besar dari pasar internasional, tetapi tidak memiliki kehadiran fisik, tetap membayar pajak di negara sumber.

Dengan kata lain, Indonesia sebagai negara tempat perusahaan-perusahaan ini beroperasi seharusnya memiliki hak untuk memungut pajak atas keuntungan yang mereka peroleh dari transaksi digital dengan konsumen Indonesia.

Siddhi menyebut, sebetulnya perusahaan digilal tersebut sudah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Namun, yang membayar pajak tersebut adalah konsumen Indonesia, bukan perusahaan digital tersebut.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Insentif Pajak untuk Eksportir SDA

"Yang membayar PPN adalah pengguna, yakni rakyat Indonesia. Jadi bukan perusahaan-perusahaan itu yang membayar PPN. Ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, namun juga banyak negara di dunia," ujar Siddhi dalam acara Economic and Taxation Outlook 2025, Kamis (23/1/2025).

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat