Titiek Soeharto: Biaya Bongkar Pagar Laut Besar, Harus Diganti Pihak yang Bersalah...

JAKARTA, - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyatakan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, memerlukan biaya yang cukup besar.
Ia mendorong agar penanggung jawab pembangunan pagar segera diungkap untuk mengganti biaya pembongkaran.
"Kemarin ada pencabutan pagar yang mengerahkan banyak aparat untuk mencabut 30 kilometer ini. Tentunya ada biaya-biaya yang timbul yang cukup besar," ujar Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2024).
"Kami minta agar siapapun nanti yang bersalah, yang ditemukan bersalah, untuk mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ini," sambungnya.
Baca juga: Pagar Laut Sudah Dibongkar, Titiek Soeharto Tetap Minta Pemiliknya Diumumkan
Pembongkaran pagar laut pada Rabu (22/1/2025) melibatkan 2.593 personel gabungan dari berbagai instansi dan 281 armada.
Personel gabungan terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Polair, KPLP, Bakamla, Pemprov Banten, dan nelayan.
Titiek juga mengungkapkan bahwa Komisi IV menuntut KKP untuk terus melakukan penyelidikan guna mengetahui siapa pemilik serta pihak yang melakukan pembuatan pagar.
Setelahnya, KKP diminta mengungkap kepada masyarakat siapa di balik pembuatan pagar bambu tersebut.
"Kami minta supaya KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat. Masyarakat menunggu informasi siapa yang bertanggung jawab," tuturnya.
Baca juga: Titiek Soeharto soal Pagar Laut: Semua Kementerian Tak Perlu Takut Lawan Oligarki
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa biaya pembongkaran pagar di perairan Tangerang berasal dari patungan berbagai instansi.
Sakti enggan merinci berapa rincian biaya yang dikeluarkan. Namun, ia menyebutkan bahwa patungan dilakukan karena desakan publik untuk segera membongkar pagar semakin kuat.
"Itu kita patungan karena desakan dari teman-teman semua untuk segera dibongkar. Yasudah dengan segala macam cara. Itu yang belum terhitung. Patungan saja sudah pokoknya," ungkap Sakti.
Terkini Lainnya
- [POPULER MONEY] Apakah Sisa Token Listrik Akan Hangus Usai Diskon Berakhir? | Layanan Kalayang Bandara Soetta Gangguan
- TKDN hingga 90 Persen, BTN Dorong Inovasi di Sektor Perumahan
- Emiten Ritel Tuai Berkah Saat Ramadan dan Lebaran, Ini Rekomendasi Sahamnya
- Gangguan Operasional Kalayang Bandara Soetta, Pengelola Tambah Jumlah Bus
- Perusahaan RI-Korea Selatan Kerja Sama di Bidang Energi dan Investasi
- 44.502 WNA Gunakan Layanan KA Jarak Jauh pada Januari 2025, Naik 26,06 Persen
- Modal Rp 1 Juta Bisa Investasi ORI027, Simak Cara Belinya
- KUR BSI 2025: Jenis, Limit, dan Cara Pengajuannya
- Cara Membuka Blokir BRImo tanpa Harus ke Bank, Simak Panduannya!
- Antusiasme Wisatawan Asing Gunakan Kereta Api di Indonesia Meningkat
- Gandeng BPJPH, BSI Bakal Dorong Percepatan Sertifikasi Halal
- Jadwal KRL Solo - Jogja (PP) pada 17-20 Februari 2025
- BRI Catat Penyaluran KUR Tembus Rp 184,98 Triliun Per 2024
- Berapa Biaya Pasang Listrik Baru PLN Prabayar 2025? Berikut Daftarnya
- Bank Permata Cetak Laba Bersih Rp 3,56 Triliun Sepanjang 2024
- Investasi Energi Hijau di Kepri dan Kendal, Singapura Dapat Bebas Sewa Lahan 5 Tahun
- KKP Bawa Masalah Pagar Laut ke Ranah Pidana
- Fraud eFishery, Mengapa Investor Besar Bisa Tertipu?
- Bos Garuda Diminta Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal, DPR: Jangan Takut Diganti Besok
- Pemerintah Percepat Pembangunan PLTN, Ditarget Beroperasi 2029