Trump Dinilai Lebih Moderat soal Tarif, Ekonom: Tetap Harus Diantisipasi
JAKARTA, - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bersikap lebih moderat terhadap kebijakan tarif perdagangan.
Hal ini terlihat dari isi pidato Trump pada saat dilantik menjadi Presiden AS pada Senin (20/1/2025).
Josua mengungkapkan, pada pidato pelantikannya Trump menahan diri untuk tidak mengumumkan perubahan signifikan pada kebijakan perdagangan AS.
Baca juga: Trump Tolak Kesepakatan Pajak Global, RI Makin Susah Pajaki Google dkk
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan surat ke PBB yang berisi AS keluar dari Paris Agreement (perjanjian iklim), saat pelantikannya di Capital One Area, Washington DC, Senin (20/1/2025).
Sikap ini menunjukkan tidak ada tarif yang akan diberlakukan pada hari pertamanya menjabat. Sampai hari ini pun Trump belum mengumumkan adanya kebijakan tarif perdagangan.
"Berbeda dengan janji-janji kampanyenya sebelumnya. Hal ini ditafsirkan oleh pasar sebagai indikasi pendekatan bertahap terhadap kebijakan tarif, daripada penerapan tarif secara luas," ujarnya kepada , Kamis (23/1/2025).
Kendati demikian, menurut Josua, Trump masih akan tetap menekankan kebijakan yang menguntungkan AS atau disebut inward looking yang mencakup kebijakan tarif, kontrol imigrasi, prioritas manufaktur dalam negeri, dan dukungan yang kuat untuk industri minyak.
"Kami terus mengantisipasi bahwa ketidakpastian mengenai arah kebijakan tarif di masa depan akan terus berlanjut, karena Trump tidak menampik kemungkinan untuk menerapkan rezim tarif universal," ucapnya.
Baca juga: Rupiah Menguat Ditopang Sentimen Revisi PP DHE SDA dan Pidato Trump
Dengan perkembangan tersebut, dia mempertahankan prospek suku bunga AS (Fed Funds Rate) masih akan diturunkan sebesar 50 basis poin sepanjang 2025.
Terkini Lainnya
- Tiket Kereta Laris untuk Mudik Lebaran, KAI: Beberapa Rute Sudah Penuh
- Duduk Perkara Kasus Royalti Agnes Mo Versi LMKN, Masalah Hak Cipta hingga Tuntutan Rp 1,5 Miliar
- Realisasi Investasi Kendal Capai Rp 14,2 Triliun, KEK Jadi Magnet Investor
- Kenapa Dana Darurat Wajib Dipersiapkan? Ini Manfaat dan Cara Mengelolanya
- Gappri Sebut PP 28 Tahun 2024 Bisa Ancam Kedaulatan Ekonomi, Mengapa?
- Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline Tanpa Paklaring
- Dirut Telkom: AI Bisa Dukung UMKM dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
- MAKN Bakal Bentuk Bidang Hilirisasi Tanah Adat untuk Bantu Ketahanan Pangan
- Perkuat Digitalisasi, BNI dan Astra Credit Companies Jalin Kerja Sama Layanan Autopay
- Simak Rincian 56 Industri Padat Karya yang Karyawannya Dapat Insentif PPh Pasal 21 DTP
- RI Upayakan Perluas Variasi Produk Ekspor ke Jepang
- PLN IP Target Kapasitas Listrik EBT Tambah 2,4 GWh hingga 2035
- BUMI Dukung Transisi Energi Berkelanjutan dengan Efisiensi dan Inovasi
- China Disebut Khawatirkan Produk Baja Asal Indonesia, Mengapa ?
- Trump Mundur dari Kesepakatan, Pemerintah Beri Sinyal Batal Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen
- Duduk Perkara Kasus Royalti Agnes Mo Versi LMKN, Masalah Hak Cipta hingga Tuntutan Rp 1,5 Miliar
- Bos BCA Beberkan Dampak Revisi Aturan DHE SDA ke Bisnis Valas
- Menhub Targetkan Maskapai Fly Jaya Beroperasi Sebelum Lebaran Tahun Ini
- Titiek Soeharto: Biaya Bongkar Pagar Laut Besar, Harus Diganti Pihak yang Bersalah...
- Investasi Energi Hijau di Kepri dan Kendal, Singapura Dapat Bebas Sewa Lahan 5 Tahun
- KKP Bawa Masalah Pagar Laut ke Ranah Pidana