pattonfanatic.com

Menteri KP: Tidak Ada "Kekuatan Besar" yang Menekan soal Pagar Laut...

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (21/5/2025).
Lihat Foto

JAKARTA, – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan tidak ada "kekuatan besar" yang menekan kementeriannya terkait penanganan pagar laut di perairan Tangerang.

Menurut Sakti, penanganan masalah pagar laut tetap mengikuti koridor birokrasi pemerintahan.

"Saya tidak merasa ada kekuatan besar yang menekan. Pada dasarnya tidak ada," ujar Sakti dalam program "Rosi" di Kompas TV, Jumat (24/1/2025).

Baca juga: PANI dan CBDK Sempat Anjlok di Tengah Isu Pagar Laut, Ini Prospek Sahamnya

Sakti menjelaskan, pembongkaran pagar laut membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Dalam konteks pemerintahan, setiap pengeluaran harus melalui proses perencanaan dan persetujuan.

"Di pemerintahan, tidak bisa langsung bertindak seperti di perusahaan. Harus ada perencanaan, itu fakta," tutur Sakti.

Ia juga mengakui desakan publik untuk membongkar pagar laut sangat besar. Meski begitu, kementeriannya tetap berkomitmen menanganinya meski ada keterbatasan biaya operasional.

Komisi IV DPR Singgung Oligarki

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan kementerian tidak perlu takut melawan oligarki dalam kasus pagar laut di Tangerang.

"Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki. Kami dari DPR ada di belakang kementerian," ujar Titiek, Kamis (23/1/2025), usai rapat dengan KKP di Kompleks Parlemen, Senayan.

Baca juga: Menurut Titiek Soeharto, Pembentukan Pansus Pagar Laut Tangerang Belum Mendesak, Kenapa?

Komisi IV meminta KKP mengungkapkan kepada publik siapa pemilik pagar laut tersebut.

Titiek juga menekankan, biaya yang timbul akibat pencabutan pagar sepanjang 30 kilometer harus diganti oleh pihak yang terbukti bersalah.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat