BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis, Ini Kata Sri Mulyani
JAKARTA, - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebutuhan penambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun pada 2025.
Ia tidak secara gamblang menyatakan akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, sesuai dengan permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," jawabnya ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Baca juga: Wamenkop Dorong Koperasi Perikanan Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/1/2025).Yang jelas, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.
Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.
Baca juga: BI Siapkan Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.
"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Terkini Lainnya
- Perguruan Tinggi Batal Dapat Izin Pengelolaan Tambang
- Cara Buka Rekening di myBCA Menggunakan Nomor HP Luar Negeri
- Cara Mengatasi Lupa EFIN untuk Wajib Pajak, Bisa Online dari HP
- Dukung Distribusi BBM, HUMI Tambah Kapal Tanker
- Sebut Para Youtuber Takuti Investor Saham, Bos BRI: Bisa Kita "Counter" dengan Fundamental
- Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Dibuka, Begini Cara Daftar dan Syaratnya
- RI, Malaysia, dan Thailand Sepakati Harmonisasi Penggunaan Mata Uang Lokal
- Bahlil Tegaskan Izin Kelola Tambang Diberikan untuk UKM Daerah
- KKP Musnahkan Puluhan Ikan Predator Milik Toko Ikan Hias di Jakarta
- Agar Dompet Aman, Begini Cara Kelola Keuangan Selama Ramadhan
- Tak Hanya dari Bisnis, Ini 6 Sumber "Passive Income" yang Menjanjikan
- Efisiensi Anggaran, Apa Dampaknya ke Perbankan?
- Bapanas Klaim Bulog Mampu Serap hingga 10.000 Ton Beras Setiap Hari
- Ojol soal THR: Harapan Kami untuk Menambah Kesejahteraan...
- Airlangga Sebut Malaysia, Thailand, dan Vietnam Juga Berlakukan DHE SDA
- Pemerintah Kerahkan 8 Kebijakan Ini Buat Kerek Investasi
- KAI Sediakan 1,3 Juta Tiket untuk Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj
- Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya
- TPIA Perkuat Edukasi Keberlanjutan
- Injourney Hospitality Dukung Pembangunan SDM lewat Literasi