Imbas Efisiensi Anggaran, Beasiswa Kemenkeu Batal hingga BP Haji "Terancam" Tak Mampu Bayar Pegawai...

JAKARTA, - Dampak dipangkasnya anggaran 16 pos belanja kementerian dan Lembaga mulai terasa. Lantaran, efisiensi yang dilakukan memangkas anggaran Kementerian/Lembaga antara 10 persen hingga 90 persen, untuk hemat anggaran hingga Rp 256,1 triliun.
Efisiensi ini sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bernomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Salah satu program yang terdampak adalah program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemekeu) yakni Ministerial Scholarship Tahun 2025.
Pembatalan program Ministerial Scholarship Kemenkeu ini diumumkan secara resmi dalam pengumuman nomor PENG-14/PP.2/2025 tentang Pembatalan Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025.
Dalam suratnya, Kemenkeu menyatakan pembatalan program beasiswa dilakukan setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Program Ministerial Scholarship 2025 sejatinya baru dibuka pendaftarannya pada 10 Januari dan akan ditutup pada 9 Februari 2025 mendatang. Namun tak sampai sebulan dibuka, program beasiswa ini resmi dibatalkan.
Baca juga: Pemerintah Batalkan Beasiswa Kemenkeu 2025, Dampak Efisiensi Anggaran
Imbas lainnya terasa pada Lembaga negara Badan Pangan Nasional (Bapanas). Lembaga ini dipotong anggarannya hamper 60 persen.
Sebagai informasi, pagu anggaran Bapanas untuk tahun 2025 mencapai Rp 329,95 miliar.
“(Anggaran dipotong) hampir 60 persen,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa saat ditemui usai acara Outlook Pertanian yang digelar Indef di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).
Dengan pemangkasan anggaran itu, sebut Ketut, Bapanas lebih memprioritaskan program-program yang menjangkau masyarakat.
“Kami akan pertahankan (program) yang benar-benar menyentuh masyarakat, pertama gerakan pangan murah, kemudian fasilitas distribusi harus ada, kemudian pengambilan data enumerator terkait dengan harga itu kan benar-benar kena ke masyarakat,” kata dia.
Baca juga: Anggaran Dipangkas 80 Persen, Kementerian PU Pastikan Program 2025 Tetap Berjalan
Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Berdasarkan efisiensi, anggaran Kementerian PU 2025 dipangkas 80 persen dari total anggaran Rp 110,95 triliun.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya akan memangkas anggaran tahun ini sebesar 80 persen atau sekitar Rp 81 triliun. Itu artinya, sisa anggaran Kementerian PU tahun ini sekitar Rp 29,95 triliun.
Ia mengungkapkan, pemangkasan anggaran ini menyebabkan seluruh proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PU menjadi terganggu. Mulai dari proyek pembangunan jalan, irigasi, bendungan, hingga bangunan.
"Yang harus jalan kan untuk yang PHLN (Pinjaman/Hibah Luar Negeri) karena sudah committed, kemudian SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) juga sudah committed juga. Nah kalau yang itu tidak bisa diganggu gugat," tukasnya.
Baca juga: Anggaran Dipangkas Hampir 60 Persen, Bapanas Perkuat Koordinasi Online dan Program Ini
Terkini Lainnya
- Imbas Efisiensi Anggaran, Beasiswa Kemenkeu Batal hingga BP Haji "Terancam" Tak Mampu Bayar Pegawai...
- [POPULER MONEY] Anggaran Kemenaker Dipangkas 57 Persen, Tinggal Rp 2 Triliun | Bahlil Pastikan Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Bukan Perintah Prabowo
- Gandeng Standard Chartered, Prudential Hadirkan Investasi Berbasis Dollar AS
- GOTO Bantah Kabar Merger dengan Grab
- DPR Bakal Panggil Bahlil Lagi untuk Bahas Elpiji 3 Kg
- Kawasan IMIP Rumuskan ESG untuk Industri Nikel Berkelanjutan
- Sritex Bakal Kembali Ajukan PK, Menaker: Kita Pantau, yang Penting Produksi Jalan
- Polemik Elpiji 3 Kg, Pemerintah Minta Maaf
- Anggaran Dipotong, PNS BKN Dibolehkan Ngantor Cuma 3 Hari
- PM India Bakal Bertemu Trump, Mau Hindari Pengenaan Tarif Impor?
- DPR: Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kg Bentuk Kepedulian terhadap UMKM
- Wamenkeu Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Layanan ke Masyarakat
- Ojol Tuntut Aturan THR, Kemenaker: Harapan Kami Perusahaan Juga Mendengarkan
- Jaga Harga Gabah, Pemerintah Tunda Bantuan Pangan sampai April
- Bukalapak Perkuat Pilar Bisnis Investasi lewat BMoney
- Gaji UMR Batam 2025, Tertinggi di Kepri Diikuti Bintan
- Program 3 Juta Rumah Bisa Atasi "Oversupply" Semen di Indonesia
- Balas Trump, China Terapkan Tarif 15 Persen untuk Barang Impor dari AS
- [POPULER MONEY] Anggaran Kemenaker Dipangkas 57 Persen, Tinggal Rp 2 Triliun | Bahlil Pastikan Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Bukan Perintah Prabowo
- Gapensi: Pemangkasan Anggaran Infrastruktur Jadi Momentum Keterlibatan UMKM Konstruksi Daerah