Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang
JAKARTA, - Sepanjang 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut 11 izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah. Jumlah tersebut sudah dicapai sebelum tengah tahun 2024.
Jumlah ini tergolong banyak dibandingkan dengan jumlah BPR yang tutup tahun lalu yakni 4 bank.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, BPR yang bangkrut dan tutup memang terindikasi memiliki sejumlah masalah serius.
Baca juga: OJK Cabut Izin BPR Sembilan Mutiara, Bagaimana Nasib Simpanan Nasabah?
Di sisi lain, OJK memang berharap jumlah BPR dapat lebih ramping. Untuk itu, regulator menerapkan single present policy. Artinya, satu orang hanya boleh memiliki satu BPR.
Semula satu orang dapat memiliki 10 BPR, dengan aturan tersebut semua bank itu harus menjadi satu.
"Jadi kalau sekarang punya 10 BPR harus digabung jadi 9 sisanya jadi kantor cabang. Nah itu dalam konteks konsolidasi kalau kepemilikan sama," terang dia awal tahun ini.
Sebagai catatan, sampai akhir tahun ini BPR juga harus mampu memenuhi ketentuan modal minimum Rp 6 miliar. BPR yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut dapat melakukan merger.
"Tapi kalau BPR itu sudah mendasar persoalannya, apalagi kalau sudah dengan penipuan dan fraud tentu ini kita harus akhir tidak bisa membiarkan BPR ada di situ," imbuh dia.
Setali tiga uang, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pada umumnya kebangkrutan BPR bukan disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional, melainkan adanya permasalahan dalam tata kelola bisnis bank.
"Umumnya karena fraud di BPR tersebut," ujarnya.
Meskipun setiap tahun terdapat BPR mengalami kebangkrutan, Purbaya menilai sebenarnya ruang tumbuh BPR masih sangat besar.
Pasalnya saat ini masih banyak masyarakat atau pelaku usaha mikro yang terjerat oleh jebakan dari rentenir. Menurut dia, seharusnya segmen tersebut bisa digarap oleh BPR.
"Kita lihat rentenir masih menguasai ekonomi Indonesia, masih banyak sekali. Artinya selama itu ada, maka BPR masih akan dibutuhkan," ucap dia.
Baca juga: OJK: Penguatan Industri BPR Berdampak pada Penyusutan Jumlah Bank
Terkini Lainnya
- ADB Ramal Ekonomi Asia Lebih Cerah,...
- OJK Minta Perbankan Awasi Risiko "Paylater,"...
- OJK Pastikan Merger MNC Bank dan...
- OJK Belum Terima Rencana BTN Syariah...
- 2 Jenis Kereta Ekonomi New Generation,...
- Pengertian Bank Konvensional dan Bedanya dengan...
- BI Pertahankan Suku Bunga Acuan Tetap...
- Pembiayaan Syariah Multifinance Tembus Rp 26,5...
- Harga Bahan Pokok Senin 22 Juli 2024, Semua Bahan Pokok Naik kecuali Daging Sapi
- IHSG Menguat Hari Ini? Berikut Rekomendasi Sahamnya
- Semen Indonesia Hadirkan Produk Bata Interlock yang Tahan Gempa, Digunakan di IKN
- Buka Gerai ke-111, ERHA Ultimate Tebar Promo Cashback hingga 10 Persen
- ASDP Raup Laba Rp 365 Miliar pada Semester I 2024
- KAI Properti Dukung Kemandirian Sekolah di Malang
- IHSG Sepekan Terkoreksi Tipis, Ini Deretan Saham Paling Boncos
- Sistem Layanan di Bandara Sudah Kembali Normal Mulai Hari Ini, AirAsia: Tapi Masih Lambat
- INKA Hanya Mampu Remajakan 2 Rangkaian KRL, Kemenhub Tak Permasalahkan Diganti KRL Baru dari China
- Berawal dari Garasi Rumah, Gautama Tembus Supermarket dan Minimarket Skala Nasional
- Politik AS Memanas, Harga Bitcoin Kembali Tembus Rp 1 Miliar
- PLN EPI Fasilitasi BUMDes di Gunung Kidul Dapat Pelatihan Pengembangan Bisnis
- Pembangunan Bandara VVIP IKN Terkendala Hujan, Menhub: Kami Usahakan Sesuai Rencana
- Luhut Takjub dengan Perkembangan Food Estate di Sumut yang Digarap Bareng China
- Klaim Erick Thohir: Whoosh Bikin Penghematan BBM Rp 3,2 Triliun
- Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin
- Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel
- Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024
- Berikan Pelatihan Keuangan untuk UMKM Lokal, PT GNI Bantu Perkuat Ekonomi di Morowali Utara
- Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun