Inflasi Ramadhan dan Lebaran serta Peran KPPU
![Warga antre membeli beras saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Mejobo, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (8/3/2024). Gerakan pangan murah yang digelar pemerintah setempat bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) itu menjual berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasar untuk menstabilkan harga bahan pangan menjelang bulan Ramadhan.](https://asset.kompas.com/crops/sJNerVHVjHQEiAvZDQ_S45rJq4M=/0x0:4272x2848/1200x800/data/photo/2024/03/22/65fcb641ec19d.jpg)
SUDAH menjadi peristiwa rutin bahwa Ramadhan dan Lebaran selalu identik dengan kenaikan harga, khususnya harga barang kebutuhan pokok.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, barang kebutuhan pokok terdiri dari:
- Barang kebutuhan pokok hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang merah);
- Barang kebutuhan pokok hasil industri (gula, minyak goreng, dan tepung terigu);
- Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar: bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang).
Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan tingkat inflasi karena besarnya bobot sumbangan harga barang kebutuhan pokok tersebut terhadap inflasi.
Harga beras, misalnya, mempunyai bobot atau sumbangan sekitar 3 persen terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dijadikan dasar untuk menghitung inflasi.
Selama ini ada sejumlah argumen pemerintah untuk memberikan penjelasan mengapa kenaikan harga itu terjadi.
Pertama, karena pasokan (supply) terganggu atau berkurang, misalnya, karena bencana alam seperti El-Nino, banjir atau bencana kekeringan.
Kedua, karena meningkatnya permintaan yang tidak bisa diimbangi oleh kenaikan pasokan secara cepat.
Untuk kurangnya pasokan, di samping karena faktor cuaca, sebab alamiah, serta faktor yang tak dapat dikendalikan (force major), ada juga faktor spekulasi yang dilakukan oleh para pengusaha nakal yang ingin memanfaatkan situasi.
Mereka secara sengaja menimbun barang untuk membatasi pasokan di pasar dan ketika harga naik mereka menjual pasokan yang mereka tahan.
Dua lembaga berwenang
Ada dua lembaga yang sebenarnya bisa menangani hal ini. Pertama, Tim Pengendali Inflasi Nasional dan Tim Pengendali Inflasi Daerah.
Tim ini terdiri dari beberapa unsur terkait. Salah satu unsur yang bisa melakukan penindakan terhadap para spekulan atau pengusaha yang nakal, yaitu aparat keamanan.
Aparat keamanan bisa melakukan penegakkan hukum terhadap pengusaha yang nakal tersebut.
Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat- yang dikenal dengan nama UU Antimonopoli- KPPU berwenang untuk melakukan investigasi terhadap kenaikan harga yang tidak wajar dari barang kebutuhan pokok.
Jika kemudian terbukti hal tersebut karena spekulasi yang dilakukan oleh pengusaha nakal, maka KPPU bisa menindaklanjutinya dengan mengajukan yang bersangkutan ke pengadilan tata niaga.
Masalah yang muncul, untuk membuktikan seseorang melakukan praktik usaha tidak sehat dibutuhkan waktu lama.
Terkini Lainnya
- Bagaimana Kondisi Ekonomi dan Pasar Keuangan...
- Tekanan Moneter di Tengah Merosotnya Daya...
- Satgas Razia Gudang di Penjaringan, Barang...
- Kemendag Buka-bukaan Soal Isu Razia Barang...
- Pintu Masuk Barang Impor Dipindah ke...
- Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru...
- Harga Bahan Pokok Rabu 24 Juli...
- Dari Elevator, Hoist Crane, hingga Dumbwaiter,...
- Apa Itu Agen: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Bedanya dengan Distributor
- Cara Mencairkan Saldo TapCash BNI ke Rekening Bank dan ShopeePay
- Panduan Bayar Tagihan IndiHome lewat Tokopedia, Shopee, dan Lazada
- Berkat Kolaborasi, Laba Bank Jago Tumbuh 23 Persen pada Semester I 2024
- Tingkatkan Keselamatan, KAI Tutup 127 Perlintasan Sebidang
- Jokowi soal PP Muhammadiyah Kelola Tambang: Kalau Minat, Regulasinya Sudah Ada
- Asosiasi Sebut Aturan Label BPA BPOM Bikin Puluhan Ribu UMKM Terancam Bangkrut
- Furnitur Sudah Datang, Kantor Presiden Siap Digunakan untuk Sidang Kabinet di IKN
- Gelar Mukernas, Aliansi Pengusaha Konsolidasikan Penguatan Ekosistem Umrah dan Haji
- Jokowi Lepas Ekspor 16.000 Sepatu Buatan Batang ke AS
- PP Muhammadiyah Belum Bentuk Perusahaan untuk Kelola Tambang
- Upaya ESG Prudential Indonesia, Daur Ulang Limbah hingga Edukasi Keuangan
- BRI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya
- Regulasi Impor Bisa Jadi Kesempatan Perluasan Bisnis, Pengusaha Harap Pemerintah Juga Permudah Regulasi Ekspor
- Pengamat Ingatkan Pentingnya Tutup Celah Korupsi dalam Impor Beras
- Simak, 6 Kesalahan Perencanaan Pensiun yang Harus Dihindari
- Daftar Harga BBM Hari Ini, 8 April di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia
- PLTU Paiton Jadi "Backbone" Kelistrikan Jawa Pada Momen Mudik Lebaran
- Cerita Pemudik Nikmati Kursi Pijat di Posko Rest Area Km 57 Tol Japek
- Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 8 April 2024