Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...
![Ilustrasi utang pemerintah, rasio utang pemerintah.](https://asset.kompas.com/crops/DKub2I_e0LQvd_KukJo415cAGnk=/45x0:888x562/1200x800/data/photo/2023/10/03/651ba59d1c78e.jpg)
JAKARTA, - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait wacana kenaikan rasio utang pemerintah pada tahun pertama kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, sasaran rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) ditarget pada kisaran 39,77 - 40,14 persen, lebih tinggi dari target tahun ini, sebesar 38,26 persen.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, pemerintah tidak memiliki masalah terkait kemampuan membayar kewajibannya meskipun rasio utang meningkat.
Baca juga: Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen
"Insya Allah lah kalau (kemampuan bayar) itu kita enggak isu, 'enggak bisa bayar', enggak lah," kata dia, ditemui di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Menurut dia, rasio utang pemerintah terhadap PDB di kisaran 40 persen masih aman, mengingat masih berada di bawah ketentuan perundang-undangan, yakni sebesar 60 persen terhadap PDB.
"Kalau angka-angka sekitar itu kan Insya Allah masih angka yang acceptable," katanya.
Selain itu, rasio utang di kisaran 40 persen masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain seperti Malaysia (60,4 persen), Thailand (60,96 persen), Filipina (60,9 persen), Brazil (85 persen), hingga Argentina (85 persen).
"Angka (rasio utang 40 persen) kalau dibanding banyak negara masih relatively (terjaga)," ucapnya.
Sebagai informasi, pemerintah menaikkan rasio utang tahun depan seiring dengan defisit anggaran yang ditarget meningkat. Defisit anggaran pada 2025 disasar meningkat menjadi 2,45 - 2,8 persen terhadap PDB, dari tahun ini sebesar 2,29 persen.
"Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana Defisit Anggaran ditargetkan mencapai (2,45)–(2,80) persen Produk Domestik Bruto," tulis dokumen rancangan awal RKP 2025.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, rancangan awal RKP itu masih akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana ketentuan berlaku.
"Nanti kita ikuti prosesnya, prosesnya siklusnya sudah jelas, ada penyusunan APBN itu dengan penyusunan KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal), nanti ada RKP, nanti ada di DPR," tutur Febrio, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.
"Jadi nanti kita ikuti saja ya prosesnya," sambungnya.
Baca juga: Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang
Terkini Lainnya
- Jokowi Wariskan "Tumpukan" Utang ke Prabowo,...
- Pemerintah Kantongi Rp 22 Triliun dari...
- Sepanjang 2024, Pemerintah Targetkan Investasi KEK...
- Jurus BRI Jaga NPL Kredit UMKM...
- Investasi Sektor Hijau Tinggi Risiko, Bos...
- Pemerintah Perhitungkan PPN 12 Persen dalam...
- Gagalkan Tambang Ilegal hingga Tagih Utang...
- Ramai-ramai Orang Terdekat Prabowo Jadi Komisaris...
- BTN Raup Laba Bersih Rp 1,5 Triliun pada Semester I 2024
- Menkominfo Ogah Berspekulasi soal Inisial T Pengendali Judi "Online"
- PNRI Gandeng Datasonic Malaysia untuk Penyediaan "Smart Card" Senilai Rp 100 Miliar
- ASDP Bidik Kenaikan Trafik Penumpang 10 Persen dari Ajang "Road Racing Championship 2024"
- Bedah Fitur Andalan Aplikasi GoPay Merchant
- Jumlah Penumpang Kereta Cepat di Bawah Target, Frekuensi Perjalanan Ditambah
- Muhammadiyah Terima Izin Tambang, MUI: Yang Penting Tidak Merusak Lingkungan
- Resmikan Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia, Menko Airlangga: Inisiatif HM Sampoerna, Kadin, dan JETRO Sejalan dengan Misi Pemerintah
- TikTok Bisa Pesan Makanan, GoTo: Kami Akan Banyak Kolaborasi
- Pakai E-Meterai Jadi Lebih Mudah Memanfaatkan Materai.ID
- OJK Cabut 14 Izin Usaha BPR Sepanjang 2024, Ini Daftarnya
- Jawab Gugatan "Citizen Lawsuit", OJK Perkuat Pelindungan Hukum Pengguna Pinjol
- Mayoritas Saham "Merah", IHSG Ditutup Melemah
- Dorong Asuransi Mikro, BRI Life Salurkan Produk AM Jiwa Umi Syariah ke Nasabah PNM
- Pemerintah Bakal Perpanjang Program Restrukturisasi Kredit UKM, BRI: Sepanjang Ada Ketentuan dari OJK, Kita Ikuti
- Menaker Resmikan Program K3 untuk Kurangi Kecelakaan Kerja
- BI: Pertumbuhan Kredit Perbankan Terus Meningkat, Per Maret Capai 12,4 Persen
- Harga Bawang Merah Tembus Rp 80.000, Mendag: Tidak Akan Ada Impor!
- Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya
- Menaker: Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Belum Merata