Utang Jatuh Tempo Pemerintah Tembus Rp 800 Triliun pada Tahun Depan
JAKARTA, - Nilai utang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2025 akan meningkat signifikan. Hal ini sebagaimana ditunjukan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Berdasarkan data Kemenkeu, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun. Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.
Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp 434,29 triliun.
Baca juga: Diminta Turunkan Target Utang Pemerintahan Prabowo, Ini Jawaban Sri Mulyani
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memastikan pinjaman yang dilakukan pemerintah digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional (PSN), dapat berjalan dengan optimal.Namun demikian, yang perlu menjadi catatan, nilai utang jatuh tempo ini dihitung sejak 30 April 2024, sehingga tidak mempertimbangkan nilai utang jatuh tempo sebelum tanggal tersebut.
Dengan melihat lonjakan tersebut, Chief Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengurangi pembiayaan program yang tidak mendesak.
Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga "kesehatan" anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Pemerintah juga perlu mempertimbangkan belanja pemerintah yang dalam skala prioritas rendah untuk ditunda pembiayaannya," kata dia, kepada awak media, Jumat (7/6/2024).
Baca juga: Utang Jatuh Tempo RI Numpuk hingga 2027, Ini Penjelasan Sri Mulyani
"Sehingga akan dapat mendukung terjaganya defisit fiskal dalam level yang sehat yang juga berdampak pada cost of borrowing pemerintah yang kompetitif," sambung Josua.
Selain itu, untuk meminimalisir beban biaya utang terhadap pagu anggaran belanja pemerintah, pemerintah dapat melakukan mekanisme "debt switch."
Terkini Lainnya
- Pemerintah Kantongi Rp 22 Triliun dari...
- Jokowi Wariskan "Tumpukan" Utang ke Prabowo,...
- Penyaluran Kredit BCA Tembus Rp 850...
- Kenaikan Gaji ASN Berpotensi Perlebar Tekor...
- Pemerintah Kumpulkan Rp 25,88 Triliun dari...
- [POPULER MONEY] Anak Buah Sri Mulyani...
- Sepanjang 2024, Pemerintah Targetkan Investasi KEK...
- ASDP Setor Dividen Rp 31 Miliar...
- Apa Itu Agen: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Bedanya dengan Distributor
- Cara Mencairkan Saldo TapCash BNI ke Rekening Bank dan ShopeePay
- Panduan Bayar Tagihan IndiHome lewat Tokopedia, Shopee, dan Lazada
- Berkat Kolaborasi, Laba Bank Jago Tumbuh 23 Persen pada Semester I 2024
- Tingkatkan Keselamatan, KAI Tutup 127 Perlintasan Sebidang
- Jokowi soal PP Muhammadiyah Kelola Tambang: Kalau Minat, Regulasinya Sudah Ada
- Asosiasi Sebut Aturan Label BPA BPOM Bikin Puluhan Ribu UMKM Terancam Bangkrut
- Furnitur Sudah Datang, Kantor Presiden Siap Digunakan untuk Sidang Kabinet di IKN
- Gelar Mukernas, Aliansi Pengusaha Konsolidasikan Penguatan Ekosistem Umrah dan Haji
- Jokowi Lepas Ekspor 16.000 Sepatu Buatan Batang ke AS
- PP Muhammadiyah Belum Bentuk Perusahaan untuk Kelola Tambang
- Upaya ESG Prudential Indonesia, Daur Ulang Limbah hingga Edukasi Keuangan
- BRI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya
- Regulasi Impor Bisa Jadi Kesempatan Perluasan Bisnis, Pengusaha Harap Pemerintah Juga Permudah Regulasi Ekspor
- Pengamat Ingatkan Pentingnya Tutup Celah Korupsi dalam Impor Beras
- Menko Airlangga Ajak Singapura Jadi Jangkar Perdamaian dan Stabilitas di ASEAN dan Indo-Pasifik
- Pemerintah Terbitkan SBR013 Pekan Depan, Kupon 6,45 hingga 6,6 Persen
- IHSG Ambles 1,1 Persen, 309 Saham "Merah"
- Menaker Ida Sebut Dunia Internasional Berperan Penting Atasi Tantangan Ketenagakerjaan di Palestina
- Bahlil soal Izin Tambang: Kita Prioritaskan kepada Ormas yang Butuh