Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN
JAKARTA, - Pemerintah menambah 16 proyek strategis nasional (PSN) baru yang terdiri dari 14 proyek dan dua program. PSN baru ini akan lanjut dikerjakan oleh pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sumber pendanaan PSN-PSN baru ini berasal dari pihak swasta menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Itu artinya proyek-proyek ini pelaksanaannya tidak membutuhkan APBN. Meskipun, kata Airlangga, 16 PSN ini memiliki nilai investasi yang tidak kecil.
"Dalam rapat yang lalu kita sudah sepakati ada 16 PSN baru yang kriterianya tidak membutuhkan APBN," ujarnya di Jakata, Selasa (14/5/2024).
Baca juga: 41 PSN Senilai Rp 544 Triliun Dikebut Rampung 2024, Ini Kendala Pembangunannya
Namun demikian, pemerintah perlu memberikan sejumlah fasilitas untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek ini agar swasta berminat berinvestasi di 16 PSN ini.
"Kalau tidak pakai APBN berarti yang dibutuhkan adalah percepatan perizinan, fasilitas terkait lahan, juga terkait dengan fasilitasi agar pembiayaannya bisa lebih cepat," ucapnya.
Sebelumnya Airlangga sempat menyebut ada 14 PSN baru yang ditetapkan pemerintah dalam rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Maret 2024.
Berarti pemerintah menambah 2 PSN baru lagi sekarang sehingga totalnya kini menjadi 16 PSN.
Baca juga: Pemerintah Beberkan Alasan PIK 2 dan BSD Masuk Daftar PSN
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, 2 PSN baru yang ditambahkan ini berbentuk program, yaitu program sistem bayar tol tanpa henti (MLFF) dan program integrasi dua operator bandara yakni PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) di bawah Holding BUMN InJourney.
"Jadi hasil ratas yang di bulan Maret, tambah 2 lagi, jadi total ada 16 project dan program," kata Susi di saat ditemui pada kesempatan yang sama.
Baca juga: MTI Setuju Sistem MLFF Diterapkan di Indonesia, Ini Sejumlah Sarannya
Terkini Lainnya
- Lampu Kuning Utang Pemerintah yang Kian...
- Soal Aturan Asuransi Wajib Kendaraan, Menko...
- Keponakan Prabowo Jadi Wamenkeu, Pengamat: Kesempatan...
- APBN Terbatas, Pemerintah Butuh Rp 29,9...
- Pemerintah Kumpulkan Rp 25,88 Triliun dari...
- Kenaikan Gaji ASN Berpotensi Perlebar Tekor...
- Menko Airlangga Sebut Gaji PNS Akan...
- Soal BBM Subsidi, Menko Airlangga: Itu...
- Pemerintah Buka Peluang Tiket Konser, Smartphone, hingga Deterjen Kena Cukai
- Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga
- KAI Services Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA, Cek Posisi dan Syaratnya
- Asosiasi Bank Syariah Dorong Ekosistem Haji dan Umrah Jadi Potensi Ekonomi dan Devisa
- Harga Emas Diprediksi Naik, Waktunya Akumulasi Beli?
- Terus Bertambah, Kini NIK Bisa Digunakan untuk 28 Layanan Pajak
- Cegah Kekerasan Seksual pada Anak, Hutama Karya Gelar Kegiatan Edukasi di SMP Surakarta
- 7 Kekurangan Uang Giral serta Kelebihannya sebagai Alat Transaksi
- Kemendag Buka-bukaan Soal Isu Razia Barang Impor Ilegal yang Bikin Pedagang Resah
- 7 Fungsi Uang Giral: Alat Pembayaran hingga Investasi
- Mengawali Sesi, IHSG dan Rupiah Kompak Melemah
- Gelar Festival Panen Makmur, Cap Panah Merah Beri Edukasi untuk Petani
- Naik Rp 2.000, Berikut Rincian Harga Emas Hari Ini Rabu 24 Juli 2024
- Presiden Kunjungi Pertanian Modern di Distrik Kurik, Mentan Amran Optimistis Merauke Jadi Lumbung Pangan Indonesia Timur
- Kementerian ATR Terima Aset Senilai Rp 4,78 Miliar dari Hasil Rampasan KPK
- Program Ternak Kambing Perah di DIY untuk Atasi Stunting dan Tingkatkan Ekonomi Warga
- Menteri ESDM: Keberadaan Migas Tetap Penting di Tengah Transisi Energi
- Medco Energi Bantu Ratusan Petani di Sumsel Budidaya Karet Organik
- Bangun Smelter, Tahun Ini ADMR Alokasikan Capex hingga 250 Juta Dollar AS
- Erick Thohir Resmikan Antara Heritage, Jadi Ikon Destinasi Wisata Sejarah dan Jurnalisme