Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran
![Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEK PPKF) dalam RAPBN 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).](https://asset.kompas.com/crops/wWpTJ8h1Yt1XyHi6_yn9Yv-un_U=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2024/04/05/660fd5a638cad.jpg)
JAKARTA, - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan anggaran pendapatan negara dan belanja (APBN) untuk pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Calon Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Bendahara negara menjelaskan, perancangan APBN untuk pemerintahan baru terpilih merupakan "tradisi" yang biasa dilakukan pada periode transisi pemerintahan. Hal ini dijalankan sesuai dengan ketentuan perumusan APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Pada periode transisi ini, di mana Indonesia sangat unik, yang mana pemerintahan akan berakhir pada Oktober 2024, dan pada waktu yang sama pemerintahan baru akan mulai," kata dia, dalam diskusi 2024 Fitch on Indonesia, di Jakarta, Rabu (15/5/2024).
"Tapi anggaran untuk pemerintah selanjutnya sedang disiapkan oleh pemerintahan saat ini," sambungnya.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN
Indonesia terbiasa dengan perumusan APBN untuk pemerintahan baru
Oleh karenanya, untuk mendesain postur APBN yang sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan mendatang, Sri Mulyani bilang, koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan pihak dari Prabowo.
Perancangan APBN akan dilakukan sebagaimana siklus tahunan yang tetap melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memastikan, Indonesia sudah terbiasa dengan perumusan APBN untuk pemerintahan baru.
Hal ini sebagaimana dilakukan pada periode transisi kepemimpinan Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga transisi dari SBY ke Joko Widodo (Jokowi).
"Kita telah memiliki tradisi transisi, yang mana relatif bisa ditangani," ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani Lagi-lagi Bertemu Pimpinan Bea Cukai, Bahas Keluhan Masyarakat
Arah kebijakan pemerintahan mendatang
Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan, perumusan APBN akan diarahkan sebagaimana arah kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, ini menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah mendatang.
"Kita memastikan arah kebijakan yang mana secara fundamental sangat penting bagi Indonesia," katanya.
Adapun arah kebijakan pemerintah mendatang disebut akan difokuskan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan hilirisasi untuk nilai tambah, serta hilirisasi untuk menciptakan efisiensi dan produktivitas yang lebih besar.
"Dan menciptakan institusi yang lebih baik dan terpercaya akan menjadi judul dari arah kebijakan," ucapnya.
Terkini Lainnya
- Lampu Kuning Utang Pemerintah yang Kian...
- Pemerintah Perhitungkan PPN 12 Persen dalam...
- Kenaikan Gaji ASN Berpotensi Perlebar Tekor...
- Jokowi Wariskan "Tumpukan" Utang ke Prabowo,...
- KKP Tanggapi Isu Pemotongan Anggaran untuk...
- Pemerintah Kumpulkan Rp 25,88 Triliun dari...
- Sepanjang 2024, Pemerintah Targetkan Investasi KEK...
- Indonesia Bakal Punya 4 KEK Baru,...
- Mau Lapor soal Barang Impor Ilegal? Ini Nomor WA dan Emailnya
- Gibran Jawab Kritik Program Makan Bergizi Gratis Pakai Kemasan Plastik
- BTPN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 552 Miliar pada Semester I 2024
- [POPULER MONEY] Satgas Impor Ilegal Razia Pasar | Mengintip Kawasan Industri Terpadu Batang
- Apa Itu Agen: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Bedanya dengan Distributor
- Cara Mencairkan Saldo TapCash BNI ke Rekening Bank dan ShopeePay
- Panduan Bayar Tagihan IndiHome lewat Tokopedia, Shopee, dan Lazada
- Berkat Kolaborasi, Laba Bank Jago Tumbuh 23 Persen pada Semester I 2024
- Tingkatkan Keselamatan, KAI Tutup 127 Perlintasan Sebidang
- Jokowi soal PP Muhammadiyah Kelola Tambang: Kalau Minat, Regulasinya Sudah Ada
- Asosiasi Sebut Aturan Label BPA BPOM Bikin Puluhan Ribu UMKM Terancam Bangkrut
- Furnitur Sudah Datang, Kantor Presiden Siap Digunakan untuk Sidang Kabinet di IKN
- Gelar Mukernas, Aliansi Pengusaha Konsolidasikan Penguatan Ekosistem Umrah dan Haji
- Jokowi Lepas Ekspor 16.000 Sepatu Buatan Batang ke AS
- PP Muhammadiyah Belum Bentuk Perusahaan untuk Kelola Tambang
- Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi
- Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini
- OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik
- Resmi, Neraca Dagang RI Surplus 4 Tahun Berturut-turut
- Yusuf Mansur Pastikan Tidak Ada Uang Nasabah yang Tertinggal di Paytren