2.086 Hektare Lahan di IKN Bermasalah, AHY: Tinggal Tunggu Eksekusi
![Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).](https://asset.kompas.com/crops/SETBBoaDdabjf42VhQhIZjDZIOc=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2024/06/11/66683fe25b24a.jpg)
JAKARTA, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, hingga saat ini, pemerintah terus menyelesaikan permasalahan lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN).
AHY mengatakan, hal tersebut tengah dalam proses finalisasi dan akan segera dieksekusi.
"Sebetulnya ini masih dalam proses finalisasi, tinggal menunggu eksekusi yang baik pada saat akan dilakukan," kata AHY usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Baca juga: AHY Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 893,14 Miliar dalam 100 Hari Kerja
![Gedung Terminal dan Apron Bandara VVIP IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur](https://asset.kompas.com/crops/YM5Y3LuGplcAomNuS3ihAW6zCxU=/0x0:3024x3024/340x340/data/photo/2024/06/11/66682e722849f.jpg)
AHY mengatakan, dalam penyelesaian lahan biasanya Kementerian ATR/BPN baru memberikan sertifikat setelah lahan dinyatakan clean and clear.
"Kalau bagi ATR/BPN itu sederhana. Prinsipnya adalah, ketika lahan itu sudah clean and clear baru kita bisa berikan sertifikat," ujarnya.
"Di sinilah sebetulnya sudah masuk kepada kewenangan OIKN untuk bisa menyelesaikan," sambungnya.
Meski penyelesaian lahan tersebut menjadi kewenangan Otorita IKN, AHY mengatakan, turut mengikuti proses penyelesaian terutama terkait Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) berupa uang ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah.
Baca juga: AHY Jajaki Pinjaman Lunak dari Bank Dunia Rp 10,3 Triliun
Ia mengatakan, proses PDSK tersebut harus dilakukan dengan baik dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Karena pada akhirnya, tentunya tidak bisa kita berharap masyarakat bergeser dengan sendirinya sebelum diberikan kompensasi atau relokasi yang baik sehingga mereka bisa hidup dengan baik, dengan tenang dan tidak menjadi korban, dan ini terus kami bicarakan," ucap dia.
Terkini Lainnya
- Semen Indonesia Hadirkan Produk Bata Interlock...
- Bilah Terakhir Garuda Raksasa Dipasang, Pembangunan...
- Bandara VVIP IKN Kemungkinan Molor, Kemenhub...
- Ditopang Proyek IKN, Laba Bersih BSBK...
- Kemehub Kebut Pembangunan Bandara VVIP IKN...
- Pembangunan Bandara VVIP IKN Terkendala Hujan,...
- Presiden Kunjungi Pertanian Modern di Distrik...
- Daftar 10 Kota Teraman di Dunia...
- Jadwal Terbaru KA Blambangan Ekspres Rute Pasarsenen-Ketapang (PP)
- KAI Jual Hak Penamaan Stasiun Pertama LRT Jabodebek ke bank bjb
- Strategi Menhub Mencapai Target Penurunan Biaya Logistik Jadi 8 Persen dari PDB
- Upaya Pemulihan Sektor Terknologi Gagal, S&P 500 dan Nasdaq Terjun Bebas
- Asosiasi Pedagang Pasar: Satgas Impor Ilegal Kok Razia Pasar, Kenapa Hilir yang Kena Bukan Hulunya?
- Kemenhub Ingatkan Operator Bandara agar Tingkatkan Pelayanan Bagasi
- Menyelisik Dinamika Harga CPO
- Sandang Nama Baru, Stasiun LRT Pancoran Berubah Jadi “Pancoran Bank BJB”
- [POPULER MONEY] Soal Inisial T Pengendali Judi "Online" RI, Ini Respons Menkominfo | Jakarta, Kaltim, Kaltara Sudah Keluar dari "Middle Income Trap"
- Cara Tarik Tunai Saldo GoPay di ATM BCA dan Bank Lain
- Cara Daftar Livin' by Mandiri Tanpa Harus ke Bank
- Cara Bayar Tilang Elektronik via BRImo
- Australia Lirik Inovasi "SPBU" Hidrogen Milik PLN Indonesia Power
- Pengamat Minta Kajian Ulang dalam Penerapan Impor Beras
- DPR: Kenaikan Cukai Perlu Dibarengi Pengawasan untuk Jaga IHT
- BTN Perkuat Langkah Penerapan ESG
- Rupiah Melemah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Utang Pemerintah Diklaim Terjaga
- Calon Investor Asal India dan Arab Saudi Batal Investasi di Bandara Kertajati
- Pemerintah Resmikan Pabrik Penggilingan Padi Pertama Milik Petani
- Prudential Dorong Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan Indonesia